KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan pengelolaan kota dan operasionalisasi IKN sebagai ibu kota negara yang baru. 

Penandatanganan dilakukan di Balai Agung, Jakarta Pusat, pada Senin (16/6/2025), melibatkan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Proses Transisi, GOTO Umumkan Hans Patuwo Bakal Jadi CEO Gantikan Patrick Walujo

MoU tersebut mencakup penjajakan kerja sama strategis dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota di wilayah IKN. 

Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Ini Update Proyek Ibu Kota Baru Garapan BUMN Karya

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan pasar, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Jakarta dalam menghadapi tantangan pengelolaan kota besar.

Ia menyampaikan bahwa Otorita IKN akan segera menerima penyerahan sejumlah aset dari Kementerian PUPR dan Kementerian PKP, termasuk jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, dan Istana Negara.

“Pastinya harus kami pelihara. Oleh karena itu, BUO/ PT Bina Karya (Persero) bekerja sama dengan BUMD Jakarta terkait pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Selasa (17/6).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan dukungan penuh atas kolaborasi ini. Ia menilai kerja sama tersebut penting dalam rangka transfer pengetahuan kelembagaan demi kelancaran pembangunan IKN.

Baca Juga: Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik di Tahun 2028

“Yang utama saat ini adalah transfer pengetahuan. Membangun BUMD seperti di Jakarta tentu tidak semuanya kisah sukses. Ada kegagalan dan kesalahan yang bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang di IKN,” kata Pramono.

Penandatanganan MoU ini mencerminkan langkah konkret Otorita IKN dalam membangun fondasi pengelolaan kota modern berbasis kolaborasi antarlembaga. 

Dengan menggali pengalaman Jakarta sebagai kota megapolitan, IKN terus mempersiapkan diri secara kelembagaan dan operasional dalam menyongsong perannya sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News