JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, di dalam jajaran Pemprov DKI masih banyak oknum "setan". Oknum "setan" itu ditujukan untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum mau sejalan dengan Jokowi-Basuki dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. "Masih banyak oknum 'setannya' di situ, gitu loh. Saya belum periksa saja, di Dinas Pekerjaan Umum DKI tuh paling nyolong-nyolong semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013). Tudingan itu ia lontarkan saat wartawan bertanya penyebab menumpuknya sampah di Pintu Air Manggarai yang ditengarai karena pemangkasan anggaran oleh Basuki. Ia mengimbau agar tidak menyebar fitnah terlebih dulu. Dia berjanji akan menyelidiki lebih lanjut, apakah memang benar gaji petugas kebersihan Pintu Air Manggarai tidak dibayar, dan menyelidiki seluk-beluk petugas kebersihan tersebut. Apakah petugas kebersihan resmi berasal dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kebersihan atau justru pekerja dari pihak ketiga, operator yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Kemudian, ia menuding ada oknum di Dinas PU DKI yang sengaja menahan anggaran agar sampah berserakan. "Pak Ery (Ery Basworo-mantan Kepala Dinas PU DKI) kan dulu begitu. Kali Sunter banyak sampah, pasar ikan tergenang sampah. Alasannya, anggaran diputus. Begitu kami turunkan alat kerja, beres tuh. Kami curiga ada apa-apa. Saya minta tolong kalau wawancara sama PNS, catat nama dan pangkatnya, kalau rekamannya jelas, saya kasih sanksi. Berengsek sekali main fitnah," tegas Basuki. Terkait menumpuknya sampah di Pintu Air Manggarai, Dinas PU DKI dan Dinas Kebersihan justru saling melempar tanggung jawab. Sekadar informasi, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, per 1 April 2013, penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI. Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan DKI Budhi Karya Irwanto mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan masih bekerja dengan prasarana dan sarana terbatas dalam membersihkan sungai dan badan air di Jakarta. Menurutnya, belum ada mutasi aset peralatan kerja, seperti ekskavator, dari Dinas PU kepada Dinas Kebersihan. Oleh karenanya, mereka pun harus bekerja dengan peralatan seadanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Basuki: Dinas PU DKI tuh paling ‘nyolong’ semua
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, di dalam jajaran Pemprov DKI masih banyak oknum "setan". Oknum "setan" itu ditujukan untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum mau sejalan dengan Jokowi-Basuki dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. "Masih banyak oknum 'setannya' di situ, gitu loh. Saya belum periksa saja, di Dinas Pekerjaan Umum DKI tuh paling nyolong-nyolong semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013). Tudingan itu ia lontarkan saat wartawan bertanya penyebab menumpuknya sampah di Pintu Air Manggarai yang ditengarai karena pemangkasan anggaran oleh Basuki. Ia mengimbau agar tidak menyebar fitnah terlebih dulu. Dia berjanji akan menyelidiki lebih lanjut, apakah memang benar gaji petugas kebersihan Pintu Air Manggarai tidak dibayar, dan menyelidiki seluk-beluk petugas kebersihan tersebut. Apakah petugas kebersihan resmi berasal dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kebersihan atau justru pekerja dari pihak ketiga, operator yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Kemudian, ia menuding ada oknum di Dinas PU DKI yang sengaja menahan anggaran agar sampah berserakan. "Pak Ery (Ery Basworo-mantan Kepala Dinas PU DKI) kan dulu begitu. Kali Sunter banyak sampah, pasar ikan tergenang sampah. Alasannya, anggaran diputus. Begitu kami turunkan alat kerja, beres tuh. Kami curiga ada apa-apa. Saya minta tolong kalau wawancara sama PNS, catat nama dan pangkatnya, kalau rekamannya jelas, saya kasih sanksi. Berengsek sekali main fitnah," tegas Basuki. Terkait menumpuknya sampah di Pintu Air Manggarai, Dinas PU DKI dan Dinas Kebersihan justru saling melempar tanggung jawab. Sekadar informasi, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, per 1 April 2013, penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI. Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan DKI Budhi Karya Irwanto mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan masih bekerja dengan prasarana dan sarana terbatas dalam membersihkan sungai dan badan air di Jakarta. Menurutnya, belum ada mutasi aset peralatan kerja, seperti ekskavator, dari Dinas PU kepada Dinas Kebersihan. Oleh karenanya, mereka pun harus bekerja dengan peralatan seadanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
