JAKARTA. Untuk kali kesekian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluh soal proyek pembangunan monorel. Menurutnya, pembangunan monorel tak kunjung bisa segera dimulai karena PT Jakarta Monorail (JM) tak pernah konsisten dalam menyanggupi target yang diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kalau soal monorel, mesti kita kaji lebih dalam lagi. Pembicaraan dengan PT JM itu berubah terus. Pertama bicara tentang jumlah penumpang, disepakati (target angkut per harinya) 200 ribu orang. Tapi terus mereka minta diturunin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (29/4). Kemudian, Basuki menyoroti rencana PT JM untuk membangun area komersial setinggi tiga lantai di tiap stasiun monorel. Ia menilai, rencana tersebut tidak masuk akal sebab akan membuat biaya konstruksi menjadi lebih mahal. Mahalnya biaya konstruksi, kata Basuki, dipengaruhi oleh posisi stasiun-stasiun monorel yang akan berdiri di atas tiang-tiang yang notabene terletak di lahan yang sempit, yakni di pembatas jalan. Basuki memprediksi, harga sewa kios di area komersial tersebut akan menjadi mahal. Bila itu terjadi, ia tidak yakin ada pihak yang ingin berusaha di lokasi tersebut. "Bisa dibayangin kan tiang monorel ada di tengah-tengah jalan, tapi di atasnya ada tiga lantai. Itu fondasinya mau berapa mahal? Fondasinya kalau begitu mahal, mau sewain berapa (kiosnya)? mau jual permata di situ?" ucap sarjana jurusan Geologi tersebut. "Yang naik monorel apa mau belanja begitu mahal, yang harganya sudah kayak di Plaza Senayan. Kalau penjual makanan minuman yang sederhana, apa bakal mampu mereka nyewa?" katanya lagi. Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberi kelonggaran kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat perjanjian kerja sama (PKS). Sebelumnya, syarat-syarat tersebut harus sudah dipenuhi pada akhir Februari. Namun, pada 28 Februari pemprov akhirnya memberi kelonggaran sampai akhir Maret. Saat ini, pemprov tak lagi memberikan batas waktu kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya. Beberapa waktu lalu, Basuki mengaku sudah malas membicarakan perihal proyek monorel. "Aku sih sudah malas ngomongin monorel. Aku bingung kenapa Pak Gubernur masih mau ngasih waktu, kalau aku sih tidak mau," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (4/4). (Alsadad Rudi)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Basuki tolak area komersial di stasiun monorel
JAKARTA. Untuk kali kesekian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluh soal proyek pembangunan monorel. Menurutnya, pembangunan monorel tak kunjung bisa segera dimulai karena PT Jakarta Monorail (JM) tak pernah konsisten dalam menyanggupi target yang diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kalau soal monorel, mesti kita kaji lebih dalam lagi. Pembicaraan dengan PT JM itu berubah terus. Pertama bicara tentang jumlah penumpang, disepakati (target angkut per harinya) 200 ribu orang. Tapi terus mereka minta diturunin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (29/4). Kemudian, Basuki menyoroti rencana PT JM untuk membangun area komersial setinggi tiga lantai di tiap stasiun monorel. Ia menilai, rencana tersebut tidak masuk akal sebab akan membuat biaya konstruksi menjadi lebih mahal. Mahalnya biaya konstruksi, kata Basuki, dipengaruhi oleh posisi stasiun-stasiun monorel yang akan berdiri di atas tiang-tiang yang notabene terletak di lahan yang sempit, yakni di pembatas jalan. Basuki memprediksi, harga sewa kios di area komersial tersebut akan menjadi mahal. Bila itu terjadi, ia tidak yakin ada pihak yang ingin berusaha di lokasi tersebut. "Bisa dibayangin kan tiang monorel ada di tengah-tengah jalan, tapi di atasnya ada tiga lantai. Itu fondasinya mau berapa mahal? Fondasinya kalau begitu mahal, mau sewain berapa (kiosnya)? mau jual permata di situ?" ucap sarjana jurusan Geologi tersebut. "Yang naik monorel apa mau belanja begitu mahal, yang harganya sudah kayak di Plaza Senayan. Kalau penjual makanan minuman yang sederhana, apa bakal mampu mereka nyewa?" katanya lagi. Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberi kelonggaran kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat perjanjian kerja sama (PKS). Sebelumnya, syarat-syarat tersebut harus sudah dipenuhi pada akhir Februari. Namun, pada 28 Februari pemprov akhirnya memberi kelonggaran sampai akhir Maret. Saat ini, pemprov tak lagi memberikan batas waktu kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya. Beberapa waktu lalu, Basuki mengaku sudah malas membicarakan perihal proyek monorel. "Aku sih sudah malas ngomongin monorel. Aku bingung kenapa Pak Gubernur masih mau ngasih waktu, kalau aku sih tidak mau," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (4/4). (Alsadad Rudi)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
