JAKARTA. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan) tahun ini akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalimantan Timur. Saat ini Batan sudah menggandeng Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama BATAN Totti Tjipto Sumirat menyatakan pada semester II tahun ini, lembaganya memulai survei kelayakan untuk mengetahui lokasi daerah di Kaltim yang cocok untuk dibangun PLTN. Studi itu akan mencakup letak geografis, cuaca, dan potensi permintaan listrik di Kaltim.

Meski demikian, studi ini tidak mencakup potensi bahan baku uranium di Kalimantan Timur. "Karena untuk satu PLTN saja tidak dibutuhkan penambangan uranium. Cukup diimpor. Tapi ke depannya bisa saja menggunakan uranium dari tambang lokal," kata Totti, Kamis (19/3).

Menurut dia, survei tersebut dilakukan atas permintaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BATAN sendiri dan Pemprov Kaltim sudah bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam survei ini. Dia menyatakan, hasil survei tersebut nantinya akan diserahkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan PLTN di Kaltim. Hanya saja, Totti mengaku belum memiliki data di atas kertas mengenai berapa besar potensi kapasitas PLTN yang dapat dibangun di Kaltim.

"Saya belum berani katakan potensinya, kita tunggu saja hasil surveinya," tegas dia. Selain di Kalimantan Timur, BATAN juga merekomendasikan pembangunan PLTN di Bangka Belitung dan Jepara, Jawa Tengah. PLTN yang akan dibangun itu masing-masing berkapasitas 1.000 Megawatt (MW) dengan nilai investasi total Rp 40 triliun sampai Rp 50 triliun.

Kepala Badan Diklat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jajang Sukarna menerangkan, sebelum memulai pembangunan PLTN, pemerintah akan membentuk organisasi Nuclear Power Program Implementing Organization (NEPIO). Lembaga ini terdiri dari investor, calon operator, pemerintah, BATAN sebagai technical supporting organization.

Tugas lembaga itu adalah melakukan tender proyek PLTN, mengoperasikan, dan mengatur pengoperasian PLTN. Saat ini pembentukan organisasi ini masih dibahas di kementerian ESDM. Totti mengingatkan, masa operasi PLTN bisa berlangsung antara 60 tahun sampai 80 tahun. Harga listrik untuk PLTN ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga listrik dari jenis pembangkit lainnya. Sebagai contoh, di Jepang harga listrik PLTN 1 yen per KwH (setara Rp 108 per Kwh), sementara PLTU bisa 4 yen per Kwh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie