BOGOR. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah merekomendasikan anggaran kepada presiden terpilih Joko Widodo terkait rencana proyek pembangunan reaktor serba guna jilid II. Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi anggaran kepada Jokowi untuk pembangunan proyek tersebut.

"Kalau hitung-hitungan sementara kami anggarkan sekitar Rp  1,6 triliun. Proyek ini jalan jika disetujui dan dikasih anggaran sama Pak Jokowi untuk lima tahun ke depan. Ini baru dalam tahap mengajukan dan kita masih mengupayakan," ujar Djarot setelah diskusi tentang Mengenal Lebih Dekat Iptek Nuklir di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/9/2014) malam.

Proyek pembangunan PLTU ini diharapkan bisa membantu ketersediaan listrik terutama di daerah Pusat Penilitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek). Djarot menuturkan bahwa Jokowi harus mengetahui daerah-daerah Indonesia terus menghadapi permasalahan krisis listrik terutama daerah di luar Jawa.

"Apakah Pak Jokowi menginginkan subsidi Bahan Bakar Minyak berlangsung terus menerus dengan anggaran Rp, 300 triliun atau kita bisa bangun enam PLTU dengan subsidi tersebut,"jelas Djarot.

Rencana ini juga telah diatur oleh undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) no 17 tahun 2007 tentang Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025. Perencanaan ini terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan.

"Proyek ini bersifat nonkomersial, itu hanya dipakai dikawasan Puspiptek dan badan pengawas tidak memperbolehkan itu dipakai menjadi komersial. Ini akan membantu mengurangi ketegantungan PLN," jelas Djarot. (Randa Rinaldi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa