JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dalam negeri 186.612.255 pemilih. Dari angka tersebut, 10,4 juta pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memberikan toleransi pada KPU yang hanya menyebut 10,4 juta pemilih yang bermasalah. "Bagaimana nasib dari 10.8 juta yang dinyatakan Bawaslu bermasalah dalam beberapa pendataan administrasinya yang menyebabkan KPU menunda penetapan DPT pada tanggal 23 Oktober yang lalu. Tak terdengar laporan progres perbaikan dari angka 10.8 juta tersebut," kritik Ray dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Tribunnews, Jakarta, Selasa (5/11).
Bawaslu dikritik tidak konsisten perjuangkan DPT
JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dalam negeri 186.612.255 pemilih. Dari angka tersebut, 10,4 juta pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memberikan toleransi pada KPU yang hanya menyebut 10,4 juta pemilih yang bermasalah. "Bagaimana nasib dari 10.8 juta yang dinyatakan Bawaslu bermasalah dalam beberapa pendataan administrasinya yang menyebabkan KPU menunda penetapan DPT pada tanggal 23 Oktober yang lalu. Tak terdengar laporan progres perbaikan dari angka 10.8 juta tersebut," kritik Ray dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Tribunnews, Jakarta, Selasa (5/11).