JAKARTA. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak memiliki aparat pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, Bawaslu berencana merekrut anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pemuda atau mahasiswa untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014. "Saya menegaskan bahwa untuk pemilu 2014, pengawas pemilu tidak ada di setiap TPS. Ini problem sangat serius, untuk mengatasi persoalan itu, Bawaslu mengajukan solusi supaya ada mitra pengawas pemilu yang kita rekrut. Mereka adalah ormas atau kelompok pemuda, mahasiswa," ujar Ketuan Bawaslu Muhammad dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu 2014, Kamis (8/1) di Gedung KPU, Jakarta. Dia mengatakan, para relawan tersebut akan diberikan pembinaan teknis pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Dengan demikian, para relawan dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu di lokasi pemungutan suara. "Kami akan melakukan pembinaan teknis untuk mejadi mata telinga Bawaslu di setiap TPS," lanjutnya. Sayangnya, rencana itu masih terganjal anggaran yang belum disetujui Kementerian Keuangan (Kemekeu). Padahal menurutnya, DPR telah memberikan lampu hijau agar anggaran perekrutan itu digelontorkan. Hal itu, lanjut Muhammad, membuat penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) tetap dapat diawasi di tingkat desa/kelurahan dan TPS. (Deytri Robekka Aritonang)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bawaslu gandeng Ormas dan Mahasiswa awasi Pemilu
JAKARTA. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak memiliki aparat pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, Bawaslu berencana merekrut anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pemuda atau mahasiswa untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014. "Saya menegaskan bahwa untuk pemilu 2014, pengawas pemilu tidak ada di setiap TPS. Ini problem sangat serius, untuk mengatasi persoalan itu, Bawaslu mengajukan solusi supaya ada mitra pengawas pemilu yang kita rekrut. Mereka adalah ormas atau kelompok pemuda, mahasiswa," ujar Ketuan Bawaslu Muhammad dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu 2014, Kamis (8/1) di Gedung KPU, Jakarta. Dia mengatakan, para relawan tersebut akan diberikan pembinaan teknis pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Dengan demikian, para relawan dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu di lokasi pemungutan suara. "Kami akan melakukan pembinaan teknis untuk mejadi mata telinga Bawaslu di setiap TPS," lanjutnya. Sayangnya, rencana itu masih terganjal anggaran yang belum disetujui Kementerian Keuangan (Kemekeu). Padahal menurutnya, DPR telah memberikan lampu hijau agar anggaran perekrutan itu digelontorkan. Hal itu, lanjut Muhammad, membuat penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) tetap dapat diawasi di tingkat desa/kelurahan dan TPS. (Deytri Robekka Aritonang)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
