JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta tambahan anggaran persiapan pemilihan umum 2014 nanti kepada pemerintah. Pasalnya, Bawaslu membutuhkan anggaran tambahan dalam menempatkan pengawas di tiap-tiap TPS (tempat pemungutan suara). Sementara pemerintah hanya menganggarkan dana untuk satu sampai lima pegawas di tiap desa atau kelurahan. "Ada keluhan bahwa anggaran saat ini sangat tidak memadai untuk pengawasan pemilu. Ekspektasi, serta harapan publik, tantangan pekerjaan kami yang sangat berat," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di kompleks Istana Negara, Senin (6/5).Muhammad menuturkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, setiap desa atau lurah itu memiliki satu atau maksimal lima pengawas. Sementara di lapangan, setiap desa atau kelurahan itu memiliki 80 sampai 100 buah TPS. Maka tidak memadai untuk pengawasan maksimal jika jumlah pengawasnya tidak ditambah. Bawaslu ingin agar setiap TPS diawasi oleh pengawas pemilu. Karena itu, sudah tidak mungkin lagi jika setiap desa atau kelurahan hanya diawasi oleh satu sampai lima pengawas. Jadi Bawaslu menginginkan adanya penambahan anggaranDalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Negara, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wapres membahas soal persiapan pemilu. Meskipun demikian, Muhammad mengaku belum bisa merinci berapa anggaran yang harus dipenuhi pemerintah. Ia berharap agar pemerintah bisa memberikan pencerahan terhadap kekurangan anggaran Bawaslu ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bawaslu minta tambahan dana buat Pemilu 2014
JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta tambahan anggaran persiapan pemilihan umum 2014 nanti kepada pemerintah. Pasalnya, Bawaslu membutuhkan anggaran tambahan dalam menempatkan pengawas di tiap-tiap TPS (tempat pemungutan suara). Sementara pemerintah hanya menganggarkan dana untuk satu sampai lima pegawas di tiap desa atau kelurahan. "Ada keluhan bahwa anggaran saat ini sangat tidak memadai untuk pengawasan pemilu. Ekspektasi, serta harapan publik, tantangan pekerjaan kami yang sangat berat," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di kompleks Istana Negara, Senin (6/5).Muhammad menuturkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, setiap desa atau lurah itu memiliki satu atau maksimal lima pengawas. Sementara di lapangan, setiap desa atau kelurahan itu memiliki 80 sampai 100 buah TPS. Maka tidak memadai untuk pengawasan maksimal jika jumlah pengawasnya tidak ditambah. Bawaslu ingin agar setiap TPS diawasi oleh pengawas pemilu. Karena itu, sudah tidak mungkin lagi jika setiap desa atau kelurahan hanya diawasi oleh satu sampai lima pengawas. Jadi Bawaslu menginginkan adanya penambahan anggaranDalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Negara, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wapres membahas soal persiapan pemilu. Meskipun demikian, Muhammad mengaku belum bisa merinci berapa anggaran yang harus dipenuhi pemerintah. Ia berharap agar pemerintah bisa memberikan pencerahan terhadap kekurangan anggaran Bawaslu ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
