JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus pendataan preferensi pilihan warga dalam Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan anggota bintara pembina desa (babinsa). Meski demikian, kegiatan tersebut diakui menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. "Kalau dilihat dari segi Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres), tidak ada pelanggaran. Tapi karena kegiatan seperti itu bisa sensitif, supaya tidak menimbulkan kesan atau meragukan netralitas TNI, harus diluruskan," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Gedung Bawaslu, Senin (9/6). Ia mengatakan, kesimpulan tersebut diambil oleh Bawaslu berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa pihak. Dia menuturkan, salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah warga Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. "Bawaslu DKI Jakarta (menanyai warga)," katanya.
Bawaslu nyatakan Babinsa tak langgar pemilu
JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus pendataan preferensi pilihan warga dalam Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan anggota bintara pembina desa (babinsa). Meski demikian, kegiatan tersebut diakui menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. "Kalau dilihat dari segi Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres), tidak ada pelanggaran. Tapi karena kegiatan seperti itu bisa sensitif, supaya tidak menimbulkan kesan atau meragukan netralitas TNI, harus diluruskan," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Gedung Bawaslu, Senin (9/6). Ia mengatakan, kesimpulan tersebut diambil oleh Bawaslu berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa pihak. Dia menuturkan, salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah warga Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. "Bawaslu DKI Jakarta (menanyai warga)," katanya.