JAKARTA. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, mengkritik proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang tidak berlangsung serentak. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu jadwal pelaksaan seluruh tahapan pemilu 2014 mendatang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Muhammad menjelaskan, Bawaslu telah menerima laporan mingguan dari Bawaslu Provinsi periode 6-10 Mei 2013 terkait pemutakhiran data pemilih. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tidak berlangsung serentak.Padahal, pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014 harus berjalan serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Menurut kami hal itu perlu mendapat kritikan khusus," kata Muhammad. Dia menegaskan, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan beberapa daerah baru dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Padahal, menurut jadwal, pemutakhiran data pemilih seharusnya dilaksanakan pada April 2013. "Salah satu penyebabnya adalah belum terbentuknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di sebagian daerah," kata Muhammad. Kondisi ini, lanjut Muhammad, dapat berisiko membuat proses pemutakhiran data pemilih menjadi tidak terjamin. Akibat waktu yang sempit, ia khawatir proses menjadi dilaksanakan secara gegabah atau menjadi formalitas. Faktor lain yang mendapat kritikan tajam Bawaslu adalah minimnya perhatian partai politik. Menurut Muhammad, 12 Partai Peserta Pemilu 2014 semestinya terlibat aktif untuk memastikan para anggota dan/atau simpatisan parpol berada di tempat pada saat pendataan pemilih.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bawaslu: Pemutakhiran data pemilih belum serentak
JAKARTA. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, mengkritik proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang tidak berlangsung serentak. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu jadwal pelaksaan seluruh tahapan pemilu 2014 mendatang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Muhammad menjelaskan, Bawaslu telah menerima laporan mingguan dari Bawaslu Provinsi periode 6-10 Mei 2013 terkait pemutakhiran data pemilih. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tidak berlangsung serentak.Padahal, pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014 harus berjalan serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Menurut kami hal itu perlu mendapat kritikan khusus," kata Muhammad. Dia menegaskan, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan beberapa daerah baru dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Padahal, menurut jadwal, pemutakhiran data pemilih seharusnya dilaksanakan pada April 2013. "Salah satu penyebabnya adalah belum terbentuknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di sebagian daerah," kata Muhammad. Kondisi ini, lanjut Muhammad, dapat berisiko membuat proses pemutakhiran data pemilih menjadi tidak terjamin. Akibat waktu yang sempit, ia khawatir proses menjadi dilaksanakan secara gegabah atau menjadi formalitas. Faktor lain yang mendapat kritikan tajam Bawaslu adalah minimnya perhatian partai politik. Menurut Muhammad, 12 Partai Peserta Pemilu 2014 semestinya terlibat aktif untuk memastikan para anggota dan/atau simpatisan parpol berada di tempat pada saat pendataan pemilih.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
