KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bawaslu RI mengimbau kepada para Menteri dan pejabat pemerintah saat ini, baik pusat ataupun daerah agar menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan kampanye rapat umum yang bakal dimulai tanggal 24 Maret hingga 13 April mendatang.

Bawaslu menekankan adanya potensi penyalahgunaan program pemerintah, apalagi Presiden Joko Widodo berstatus sebagai petahana.

"Melihat yang terjadi belakangan ini, kepada pemerintah pusat dan daerah sampai kementerian pejabat negara dan pemerintah untuk menghindari adanya penyalahgunaan program pemerintah untuk dimanfaatkan kampanye pemilu," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantornya, Jumat (8/3).

Dirinya menyarankan para pejabat negara pemerintahan Jokowi agar menghindari hal-hal yang bersinggungan langsung dengan kampanye.

Seperti misalnya pernyataan Menristekdikti Mohamad Nasir soal ajakan tidak golput. Nasir mengimbau kepada para mahasiswa untuk tidak mencoblos surat suara sebanyak dua kali, melainkan cukup satu kali.

Beberapa pihak menafsirkan pernyataannya itu adalah upaya keberpihakan terhadap salah satu paslon.

Padahal kata Bagja, kondisi surat suara tercoblos sebanyak dua kali tetap dinyatakan sah, jika tempat yang di coblos masih dalam satu kesatuan. Seperti mencoblos partai dan nomor pasangan calon dalam satu kotak yang sama.

"Jangan sampai ada informasi yang tidak diperlukan oleh pejabat yang ada di jajaran pemerintah. Kami harapkan tidak diulangi lagi," ujar dia.

Bawaslu sebagai lembaga yang punya tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu merasa penting untuk mengimbau para pejabat negara ataupun ASN agar tetap netral dan tidak berpihak. Potensi penyalahgunaan fasilitas negara dan Penyalahgunaan wewenang juga disebut akan marak terjadi.

Untuk itu Bawaslu meminta para pejabat negara, ASN, TNI dan Kepolisian menjaga sikap netral mereka.

"Menjelang kampanye rapat umum semakin tinggi potensi penyalahgunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan wewenang untuk digunakan dalam kampanye," pungkasnya. (Danang Triatmojo)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bawaslu Sebut Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Wewenang Bakal Semakin Marak Terjadi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi