KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan dua opsi untuk pengawas pemilu yang akan bertugas di daerah otonom baru (DOB) wilayah Papua pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan opsi pertama yang direkomendasikan Bawaslu yakni membentuk Bawaslu Provinsi di tiga provinsi baru DOB Papua.

Namun. pembentukan ini menurutnya harus dengan terlebih dahulu mengubah ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dilakukan perubahan terhadap Lampiran II UU tentang Pemilu tersebut.

Baca Juga: Tiga Parpol Ini Tak Lakukan Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

"Setelah lampiran II UU 7/2017 diubah, maka Bawaslu RI dapat membentuk Tim Seleksi pembentukan Bawaslu Provinsi DOB atau dengan mekanisme penunjukan sementara," ungkap Bagja dalam keteranganya, Kamis (1/9).

Kedua, yakni Bawaslu Provinsi Papua menjalankan sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu di DOB dengan menggunakan dua cara.

Cara pertama, menambahkan ketentuan dalam revisi UU 7/ 2017, yang mengatur bahwa pelaksananaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi DOB dilakukan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua selama belum terbentukya Bawaslu Provinsi DOB.

"Cara kedua, Bawaslu RI menerbitkan surat Keputusan Bawaslu RI yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi DOB dilakukan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua selama belum terbentuknya Bawaslu Provinsi DOB," urai Bagja.

Lebih lanjut, Bagja juga mengingatkan dalam UU 7/2017 belum mengakomodir pengaturan DOB. Kata dia, hal ini berimplikasi pada sejumlah kompleksitas pengaturan terhadap kepesertaan dalam Pemilu 2024, daerah pemilihan (dapil), eksistensi penyelenggara pemilu, serta hak pilih.

Baca Juga: Lolos Ke Tahap Verifikasi, Ini 24 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Terkait validasi data pemilih di DOB Papua, Bagja mengungkapkan ada tiga potensi kerawanan yang perlu diantisipasi semua pihak, yakni, potensi terjadi penyalahgunaan data kependudukan atau penyalahgunaan suara pada saat pemilu, potensi menimbulkan masalah pemilih ganda yakni terdaftar di provinsi DOB, serta perlu migrasi/ perubahan secara cepat terkait administrasi kependudukan bagi warga DOB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto