JAKARTA. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan pemeriksaan terhadap pengurus Partai Demokrat (PD) terkait penggunaan fasilitas negara oleh Ketua Umum PD sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kampanye telah selesai dilakukan, Sabtu (5/4). Untuk itu, SBY tidak perlu lagi menghadiri pemeriksaan tersebut.

"Daniel (Anggota Bawaslu Daniel Zuchron) mengatakan, PD sudah datang dan memberi keterangan Sabtu lalu. Jadi tidak perlu lagi hari ini pengurus PD datang lagi," ujar Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Jakarta, Senin (7/4).

Ia mengatakan, bagi Bawaslu sebenarnya keterangan SBY sebagai Presiden tidak secara khusus diperlukan. Bawaslu memerlukan klarifikasi dari PD sebagai penyelenggara kampanye di Lampung pada 26 Maret 2014 lalu. Saat itu, SBY sebagai juru kampanye.

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

"Itu pun tidak harus ketua umum (SBY) yang datang. Yang paling utama, pengatur kampanyenya itu," kata Nelson.

Menurutnya, sebagai Presiden, SBY hanya berperan menerima fasilitas negara berupa pengamanan yang disiapkan Kementerian Sekretariat Negara. Pihaknya juga telah memeriksa pihak Setneg pada Jumat (4/4).

Pada pemeriksaan tersebut, hadir Kepala Sekretariat Presiden Nanang Juana Triadi, Sekretaris Kementerian Setneg Lambok P Natahans, dan Deputi Kepala Sekretariat Presiden Suprapto.

Sebelumnya, SBY bertolak ke Lampung setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, SBY berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan PD.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah meski dalam kepentingan kampanye. Belakangan Mensesneg Sudi Silalahi meralat dengan menyebut biaya ditanggung partai. (Deytri Robekka Aritonang)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News