KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja memastikan, tak ada laporan yang menyebut nama Koperasi Garudayaksa Nusantara dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang temuan transaksi mencurigakan jelang pemilu 2024 yang diterimanya.

"Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian (Koperasi Garudayaksa) dalam laporan PPATK. Kalau simpang siur tolong dipastikan pada sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada," kata Bagja dalam Konferensi Pers Bawaslu di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/12).

Baca Juga: Bawaslu Sebut Dokumen Transaksi Mencurigakan dari PPATK Bersifat Rahasia

Namun Bagja mengatakan data yang disampaikan oleh PPATK tak bisa disampaikan oleh publik karena bersifat rahasia.

Selanjutnya data yang disampaikan PPATK merupakan informasi awal dalam penegakan hukum pemilu.

Hanya saja data yang ada tidak bisa menjadi alat bukti dalam hukum.

"Apakah A,B, C dan lainnya ngga bisa kami sebutkan karena kodenya SR sangat rahasia, kalau kami sampaikan ke publik tentu akan jadi persoalan besar. Hal itu hanya bisa diteruskan dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye," kata Bagja.  

Baca Juga: Jokowi Minta Temuan Transaksi Keuangan Mencurigakan Jelang Pemilu Diproses Hukum

Mengenai dana kampanye Bawaslu mengingatkan kepada peserta pemilu agar rekening khusus dana kampanye (RKDK)) ada aktivitas.

Apabila RKDK tak ada pergerakan maka saat laporan awal dana kampanye (LADK) dipastikan ada jadi permasalahan.

Saat LADK pada 7 Januari mendatang Bagja menyebut akan terlihat bagaimana kepatuhan laporan dana kampanye dari setiap peserta pemilu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto