KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memberikan tambahan kuota produksi batubara sebesar 15 juta ton hingga 20 juta ton kepada PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Tambahan kuota tersebut menjadi perkembangan penting bagi Bayan setelah perusahaan sebelumnya menghadapi kendala persetujuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berdampak pada aktivitas produksinya.

Pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, tambahan kuota produksi untuk Bayan telah diterbitkan pada Senin (21/9/2026), seperti diberitakan Reuters.

Baca Juga: Low Tuck Kwong dan Putrinya Teken Perjanjian Jual Beli Saham BYAN ke Jhonlin Baratama

Persetujuan tersebut membuka kembali ruang bagi Bayan untuk mengoptimalkan produksi pada sisa tahun ini.

Sebelumnya, keterlambatan persetujuan revisi RKAB membuat sejumlah kegiatan produksi perusahaan tersendat, bahkan mendorong Bayan menyatakan kondisi kahar atau force majeure atas sejumlah kewajiban pasokan batubara.

Persoalan RKAB juga berpotensi memengaruhi pasokan batubara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO). Hingga September 2026, Kementerian ESDM masih mengevaluasi revisi RKAB sekitar 50 perusahaan tambang.

Bagi Bayan, tambahan kuota ini menjadi penting di tengah meningkatnya ketidakpastian terhadap prospek produksinya.

Moody's Ratings pada pekan lalu memangkas outlook peringkat Bayan menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski mempertahankan corporate family rating pada level Ba1. Lembaga pemeringkat tersebut menyoroti ketidakpastian kuota produksi dan dampaknya terhadap visibilitas produksi perusahaan.

Baca Juga: Bayan Resources (BYAN) Teken Perjanjian untuk Jual 10 Miliar Saham ke Haji Isam

Perkembangan ini juga berlangsung di tengah perubahan struktur kepemilikan Bayan. Pemegang saham pengendali Low Tuck Kwong dan putrinya, Elaine Low, telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Jhonlin Baratama terkait pengalihan 10 miliar saham BYAN.

Dengan tambahan kuota tersebut, Bayan kini memperoleh ruang produksi yang lebih besar setelah sebelumnya dibayangi persoalan persetujuan RKAB, kewajiban pasokan, serta rencana perubahan kepemilikan saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News