KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merespons berbagai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kebijakan pembayaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di beberapa sekolah menggunakan fitur pembayaran dompet digital Gopay.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca Juga: Jumlah peserta SKD CPNS Kemenperin capai 9.724 peserta untuk 359 formasi

"Harus saya jelaskan, apa yang terjadi di penambahan fitur itu memang suatu rencana yg sudah memang direncanakan bertahun-tahun dan merupakan kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," ujar Nadiem dalam agenda Rapat Kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (20/2).

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud, itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital," lanjut dia.

Nadeim menambahkan, semua dompet digital memang akan bermain di semua jenis sektor. Baik itu restoran, sekolah swasta, warung di pinggir jalan dan sebagainya. "Itulah yang namanya digitalisasi sistem keuangan fintech namanya," jelasnya.

Nadiem menekankan, Kemendikbud terutama ia sendiri, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang akan menciptakan perbenturan kepentingan atau conflict of interest. 

Baca Juga: Politisi PDIP kembali masuk ke jajaran komisaris bank BUMN, ini sosoknya!

Jadi, kebijakan ini disetbunya tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai Mendikbud, apalagi saat ini ia mencoba menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia.

Pasalnya, Nadiem mengaku telah melepaskan semua kewenangan dan posisi di dalam Gojek. Jadi, apabila ada yang mempertanyakan kebijakan mengenai pembayaran SPP ini, Nadiem mengarahkan untuk bertanya langsung kepada pihak terkait, dalam hal ini Gojek.

Editor: Tendi Mahadi