KONTAN.CO.ID - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan pelemahan nilai tukar rupiah kembali menekan dunia usaha. Pengamat menilai, pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor-sektor yang paling rentan agar dampaknya tidak meluas ke inflasi dan daya beli masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi mengatakan, depresiasi rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga BBM saat ini dapat memicu transmisi ke harga pangan (volatile foods).

Menurutnya, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu diberikan untuk sektor-sektor strategis seperti transportasi atau bahan pangan pokok. Kebijakan ini dinilai dapat menahan laju kenaikan harga hingga ke level ritel.

Sementara itu, Rahma menilai sektor manufaktur dan farmasi menjadi kelompok industri yang paling rentan karena memiliki ketergantungan impor yang tinggi. Dalam kondisi rupiah melemah, biaya bahan baku impor akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan cost of goods sold (COGS).

Untuk menahan tekanan tersebut, ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan penurunan bea masuk bagi bahan baku penolong. Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi.

Baca Juga: Alarm BI! Perang Timur Tengah Bikin Ekonomi Global 2026 Tersendat

"Dari sisi fiskal, pemerintah harus bertindak sebagai penyangga (buffer) agar kenaikan biaya di tingkat produsen tidak sepenuhnya jatuh ke konsumen," katanya saat dihubungi Kontan, dikutip Kamis (23/4/2026).

Rahma menambahkan, inflasi pangan juga sangat rentan memicu penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan anggaran tidak terduga untuk menggelar operasi pasar murah secara masif.

"Intervensi langsung tetap menjadi kunci utama. Jika inflasi pangan melampaui target, penebalan bantuan sosial (seperti BLT El Nino atau bantuan pangan beras) perlu dilanjutkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil," jelasnya.

Tak hanya subsidi harga barang, Rahma menilai pemerintah juga dapat memberikan subsidi logistik. Misalnya, subsidi biaya angkut distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit untuk memangkas disparitas harga antarwilayah.

Tonton: Indonesia-Filipina Pererat Kerjasama Pembayaran dan Penggunaan Mata Uang Lokal

Ia melanjutkan, efektivitas sejumlah langkah tersebut akan sangat bergantung pada kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyeimbangkan ruang fiskal dengan kebutuhan perlindungan sosial yang meningkat pada tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News