JAKARTA. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Haryadi Sukamdani menilai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memang sudah seharusnya dinaikkan. Namun demikian, kenaikan harga BBM tersebut harus disesuaikan dengan laju inflasi.

Jika kenaikannya secara bertahap sesuai laju inflasi, maka daya beli masyarakat tidak akan terganggu. Jika daya beli terganggu, dampaknya akan cukup berat terutama ketika ditanggapi tuntutan kenaikan upah oleh buruh.

Menurutnya, kenaikan BBM tidak boleh diartikan upah buruh harus naik. "Kenaikan BBM bersubsidi tak terhindari, tapi jangan dijadikan aji mumpung buruh menuntut upah," kata Haryadi, Rabu (27/8) di Jakarta.

Namun demikian, Ia menegaskan perdebatan mengenai kenaikan upah akan selalu muncul, mengiringi kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu sebetulnya wajar, jika perdebatan dilakukan di tempat yang tepat, yaitu Dewan Pengupahan Nasional.

Disana akan dihitung apakah setiap kenaikan harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi komponen hidup layak. Jika pengaruhnya tidak signifikan, maka buruh harus rela upah tidak perlu naik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan