SAMARINDA. Pemerintah kota Bontang, Kalimantan Timur diminta untuk menunda kenaikan tarif langganan PDAM, menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Baktiar Wakkang. Menurutnya, Pemkot harus mengkaji kembali rencana kenaikan tarif PDAM itu, agar jangan sampai membebani masyarakat. "Apalagi, kenaikan harga BBM sudah cukup membebani masyarakat karena dibarengi kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar Baktiar ketika dihubungi wartawan di Bontang, Sabtu (4/4). Menurut Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kota Bontang itu, kenaikan tarif bisa saja dilakukan, namun harus mempertimbangkan kesiapan warga. Selain wacana kenaikan tarif, PDAM Bontang juga harus melakukan kajian terlebih dahulu, termasuk berkoordinasi dengan pihak legislatif "Kenaikan tarif itu memang perlu, namun harus dikoordinasikan dengan semua pihak agar nantinya tidak menjadi polemik," ujarnya. Baktiar juga meminta agar kenaikan tarif PDAM itu diimbangi dengan kualitas leyanan air bersih, karena selama ini kualitas air yang bersumber dari sumur pompa "Water Treatment Plant" (WTP) masih banyak dikeluhkan masyarakat. "Kualitas air bersih juga harus menjadi pertimbangan jika pemerintah akan menaikkan tarif, sebab selama ini kualitasnya masih banyak dikeluhkan. Jadi, perbaiki dululah kualitas air dan kelancaran distribusi ke pelanggan, setelah itu terpenuhi, barulah kita pikirkan kenaikan tarifnya," paparnya. "Kami (Fraksi Nasdem) tidak mempersoalkan jika pemerintah akan menaikkan tarif PDAM, dengan catatan memenuhi unsur-unsur kepuasan pelanggan," tambah Baktiar Wakkang. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang Nursalam menambahkan fraksinya yang pertama mengajukan pembentukan panita khusus (pansus), jika PDAM menaikkan tarif tanpa mempertimbangkan unsur kepuasan pelanggan. "Boleh saja PDAM menaikkan tarif, dengan catatan harus memperbaiki kualitas dan mutu air dulu. Kalau tidak dievaluasi, tentu kami akan mengajukan pembentukan pansus," ungkap Nursalam. Sebelumnya, Wali Kota Bontang Adi Darma mengatakan perlunya menaikkan tarif PDAM akibat biaya operasional yang terus membengkak, sehingga semakin membebani APBD. Tarif PDAM di Kota Bontang merupakan yang terendah se-Kalimantan Timur. "Ini juga yang menjadi perhatian kami karena pihak PDAM terus merugi akibat tingginya biaya operasional yang mereka tanggung. Namun, di sisi lain PDAM juga belum memuaskan pelanggannya," ujar Adi Darma. Pasokan air beberapa WTP di beberapa titik seperti WTP yang ada di Tanjung Laut kata dia, sudah berjalan selama 24 jam karena sudah ada pasokan listrik dari PLN. "Pelan-pelan tarif PDAM tersebut akan dinaikkan tetapi harus dilihat dulu seberapa jauh presentasinya untuk menaikkan tariff pelanggan PDAM," ungkap Adi Darma. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BBM naik, Pemkot diminta tunda kenaikan tarif PDAM
SAMARINDA. Pemerintah kota Bontang, Kalimantan Timur diminta untuk menunda kenaikan tarif langganan PDAM, menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Baktiar Wakkang. Menurutnya, Pemkot harus mengkaji kembali rencana kenaikan tarif PDAM itu, agar jangan sampai membebani masyarakat. "Apalagi, kenaikan harga BBM sudah cukup membebani masyarakat karena dibarengi kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar Baktiar ketika dihubungi wartawan di Bontang, Sabtu (4/4). Menurut Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kota Bontang itu, kenaikan tarif bisa saja dilakukan, namun harus mempertimbangkan kesiapan warga. Selain wacana kenaikan tarif, PDAM Bontang juga harus melakukan kajian terlebih dahulu, termasuk berkoordinasi dengan pihak legislatif "Kenaikan tarif itu memang perlu, namun harus dikoordinasikan dengan semua pihak agar nantinya tidak menjadi polemik," ujarnya. Baktiar juga meminta agar kenaikan tarif PDAM itu diimbangi dengan kualitas leyanan air bersih, karena selama ini kualitas air yang bersumber dari sumur pompa "Water Treatment Plant" (WTP) masih banyak dikeluhkan masyarakat. "Kualitas air bersih juga harus menjadi pertimbangan jika pemerintah akan menaikkan tarif, sebab selama ini kualitasnya masih banyak dikeluhkan. Jadi, perbaiki dululah kualitas air dan kelancaran distribusi ke pelanggan, setelah itu terpenuhi, barulah kita pikirkan kenaikan tarifnya," paparnya. "Kami (Fraksi Nasdem) tidak mempersoalkan jika pemerintah akan menaikkan tarif PDAM, dengan catatan memenuhi unsur-unsur kepuasan pelanggan," tambah Baktiar Wakkang. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang Nursalam menambahkan fraksinya yang pertama mengajukan pembentukan panita khusus (pansus), jika PDAM menaikkan tarif tanpa mempertimbangkan unsur kepuasan pelanggan. "Boleh saja PDAM menaikkan tarif, dengan catatan harus memperbaiki kualitas dan mutu air dulu. Kalau tidak dievaluasi, tentu kami akan mengajukan pembentukan pansus," ungkap Nursalam. Sebelumnya, Wali Kota Bontang Adi Darma mengatakan perlunya menaikkan tarif PDAM akibat biaya operasional yang terus membengkak, sehingga semakin membebani APBD. Tarif PDAM di Kota Bontang merupakan yang terendah se-Kalimantan Timur. "Ini juga yang menjadi perhatian kami karena pihak PDAM terus merugi akibat tingginya biaya operasional yang mereka tanggung. Namun, di sisi lain PDAM juga belum memuaskan pelanggannya," ujar Adi Darma. Pasokan air beberapa WTP di beberapa titik seperti WTP yang ada di Tanjung Laut kata dia, sudah berjalan selama 24 jam karena sudah ada pasokan listrik dari PLN. "Pelan-pelan tarif PDAM tersebut akan dinaikkan tetapi harus dilihat dulu seberapa jauh presentasinya untuk menaikkan tariff pelanggan PDAM," ungkap Adi Darma. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
