KONTAN.CO.ID - Kondisi harga minyak mentah dunia yang masih sangat volatil dinilai akan berpengaruh besar terhadap potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama BBM non subsidi di Indonesia.

Sebagai gambaran, harga minyak dunia masih berada di atas US$ 100 per barel. Harga minyak Brent per 30 Maret 2026 berada di kisaran US$ 108-110 per barel, sementara WTI bergerak di kisaran US$ 101-102 per barel.

Pengamat komoditas dan pasar modal sekaligus Founder Traderindo, Wahyu Tribowo Laksono, menilai kenaikan harga crude oil global memberi tekanan langsung terhadap struktur harga energi di Indonesia.

Tekanan Harga Minyak dan Rupiah Berpotensi Dorong Kenaikan BBM

Manjakan Pelanggan, Lazada 3.3. Ramadan Mega Sale Gelar Diskon Hingga 95%

Wahyu menjelaskan, tren harga minyak dunia yang masih tinggi ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 17.000 membuat penyesuaian harga BBM hampir pasti terjadi, khususnya pada segmen non subsidi.

“Diduga terbuka potensi kenaikan sekitar 5% hingga 10%. Jika dikonversi ke rupiah, kenaikannya diperkirakan berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per liter. Sebagai gambaran, Pertamax yang saat ini di Rp 12.300 bisa saja merangkak ke area Rp 13.800 - Rp 14.300,” jelasnya kepada Kontan, Senin (30/03/2026).

Baca Juga: Harga Pertamax Naik Menjadi Rp 17.850 Per 1 April 2026? Ini Jawaban Pertamina

Menurut Wahyu, kenaikan BBM non subsidi dapat menjadi langkah awal pemerintah untuk meredam tekanan fiskal tanpa langsung menyentuh BBM bersubsidi yang dampaknya lebih luas terhadap masyarakat.

Sementara itu, untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, ia menyebut kenaikannya akan sepenuhnya tergantung pada keputusan pemerintah.

“Secara teknis, jika harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100, harga keekonomian Pertalite bisa menembus Rp 11.500 - Rp 12.000. Namun, keputusan ini sepenuhnya berada di tangan politik pemerintah, mengingat dampaknya yang masif terhadap inflasi,” jelasnya.

Wahyu juga menilai, penyesuaian harga BBM non subsidi akan menjadi “katup pelepas” awal untuk mengurangi tekanan anggaran negara.

“Secara objektif, kemungkinan besar pemerintah akan tetap menahan harga BBM bersubsidi pada bulan April untuk menjaga stabilitas sosial, namun dengan konsekuensi melakukan realokasi anggaran besar-besaran atau memperlebar defisit APBN,” ungkapnya.

Baca Juga: Impor 105.000 Mobil Pikap dari India Tetap Lanjut, Menkop Angkat Bicara

Namun demikian, ia menegaskan bahwa mitigasi paling mendesak bukan hanya menaikkan harga BBM, melainkan memperketat pembatasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.