JAKARTA. Penyaluran BBM bersubsidi ke nelayan yang selama ini tidak tepat sasaran membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gerah. Tidak ingin permasalahan tersebut berlarut- larut dan terus merugikan keuangan negara, kementeriannya akan memperbaiki mekanisme penyaluran BBM subsidi ke nelayan.

Susi mengatakan, perbaikan tersebut salah satunya akan dilakukan dengan menyalurkan subsidi BBM melalui kartu nelayan. Kartu nelayan ini nantinya akan diberikan kepada nelayan kecil yang ukuran kapalnya di bawah 30 gross tonage (GT).

Syarif Widjaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan mengatakan, penggunaan kartu nelayan yang rencananya akan mulai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini memiliki banyak keunggulan dibanding sistem sebelumnya. Sebab, untuk selain pemberiannya dibatasi untuk nelayan yang memiliki kapal dibawah 30 GT, pemerintah juga mengatur syarat penggunaannya secara ketat.

Syarif mengatakan, untuk dapat subsidi BBM, tidak mudah. Nelayan harus benar- benar berlayar dan mencari ikan. Setelah itu, mereka harus melaporkan hasil pencarian ikan ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Jadi setelah lapor, berat ikan tangkapan ditimbang, berapa ton itu akan dikonversikan ke rupiah, maka bulan berikutnya dia akan mendapatkan BBM subsidi dalam bentuk uang yang diberikan melalui kartu itu, baru kemudian mereka gunakan untuk beli BBM subsidi, tapi alokasinya dibatasi maksmimal 20 kiloliter, lebih dari itu bayar harga pasar," kata Syarif akhir pekan kemarin.

Syarif menambahkan, ada sekitar 395 ribu nelayan di seluruh Indonesia yang rencananya akan mendapatkan kartu nelayan. Tapi, untuk tahap awal, rencananya sampai akhir tahun ini jumlah nelayan yang akan diberi kartu tersebut baru mencapai 36 ribu nelayan saja.

Sisanya, sekitar 359 ribu nelayan sisanya akan diberikan pada tahun 2015 nanti. "Penerima paling banyak di daerah Jawa," kata Syarif.

Sebagai catatan saja, berdasarkan temuan Susi saat baru menjadi Menteri Kelautan Perikanan Oktober lalu, BBM subsidi bagi nelayan tidak banyak yang dinikmati oleh nelayan kecil. Bukan hanya itu saja, alokasi subsidi BBM untuk sektor perikanan juga telah merugikan negara.

Susi menghitung bahwa kerugian yang timbul akibat pengalokasian BBM subsidi untuk sektor perikanan tersebut mencapai Rp 11,2 triliun. Kerugian ini dihitung berdasarkan alokasi BBM subsidi untuk sektor perikanan yang mencapai Rp 11,5 triliun dan setoran penerimaan negara bukan pajak yang per tahunnya hanya mencapai Rp 300 miliar.

"Total kapal yang menikmati 5.329 kapal, tapi PNBP yang diperoleh hanya Rp 300 miliar, ini tidak boleh terjadi terus," kata Susi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto