Bea Cukai China Larang Masuk Chip AI Nvidia H200, Pembelian Diminta Dibatasi



KONTAN.CO.ID - Otoritas bea cukai China dilaporkan melarang masuk chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia H200 ke wilayah China.

Arahan tersebut disampaikan kepada agen bea cukai pekan ini, menurut tiga sumber yang mengetahui langsung kebijakan tersebut.

Selain itu, pejabat pemerintah China juga memanggil perusahaan teknologi domestik pada Selasa (14/1/2026) dan secara tegas meminta mereka tidak membeli chip H200, kecuali benar-benar diperlukan.


Baca Juga: Boom Mereda, Penjualan Kendaraan dan Ekspor China Masuk Fase Perlambatan

“Bahasa yang digunakan pejabat sangat keras, sehingga pada praktiknya ini merupakan larangan sementara, meski masih bisa berubah jika situasi berkembang,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Motif Beijing Masih Abu-abu

Chip H200, yang merupakan chip AI terkuat kedua Nvidia, kini menjadi salah satu titik panas terbaru dalam hubungan Amerika Serikat (AS) dan China.

Meski permintaan dari perusahaan teknologi China sangat tinggi, motif di balik langkah Beijing masih belum jelas.

Analis menilai China bisa saja ingin: melindungi industri chip domestik agar berkembang, masih mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut, atau menggunakan kebijakan ini sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Washington.

Baca Juga: Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi US$4.639 Per Ons, Apa Pemicunya?

Padahal, chip H200 baru saja disetujui pemerintah AS untuk diekspor ke China dengan sejumlah persyaratan.

Namun di AS sendiri, keputusan ini menuai kontroversi karena kekhawatiran chip tersebut dapat memperkuat kemampuan militer China dan mempersempit keunggulan AI Amerika Serikat.

Hingga kini, otoritas China tidak memberikan alasan resmi terkait larangan tersebut dan belum menjelaskan apakah kebijakan ini bersifat permanen atau sementara, serta apakah berlaku untuk pesanan lama atau hanya pesanan baru.

Bisa Jadi Alat Tekanan ke AS

Media teknologi The Information melaporkan bahwa pemerintah China hanya akan mengizinkan pembelian H200 dalam kondisi khusus, seperti untuk riset dan pengembangan (R&D) yang melibatkan universitas.

Baca Juga: Impor Batubara China Desember Pecahkan Rekor Bulanan Meski Turun 10% Sepanjang Tahun

Beberapa pengecualian untuk kebutuhan riset masih dibahas, menurut sumber yang sama.

Analis geopolitik menilai langkah Beijing berpotensi menjadi strategi tekanan terhadap AS, menjelang rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada April untuk bertemu Presiden Xi Jinping.

“Beijing sedang menguji seberapa besar konsesi yang bisa diperoleh untuk melemahkan kontrol teknologi yang dipimpin AS,” kata Reva Goujon, analis geopolitik dari Rhodium Group.

Sejak 2022, AS memang membatasi ekspor chip canggih ke China untuk menahan laju pengembangan AI dan teknologi strategis Negeri Tirai Bambu.

Nvidia Pernah Terpukul

Tahun lalu, pemerintahan Trump sempat melarang lalu mengizinkan ekspor chip AI yang lebih lemah, H20.

Namun, China secara de facto menghentikan pembelian chip tersebut sejak Agustus, membuat pangsa pasar Nvidia di China jatuh ke nol, menurut CEO Nvidia Jensen Huang.

Baca Juga: CEO Nestlé Minta Maaf atas Penarikan Susu Formula Bayi di Puluhan Negara

Berbeda dengan H20, H200 memiliki performa sekitar enam kali lebih tinggi, sehingga sangat diminati untuk pelatihan model AI skala besar.

Meski China telah mengembangkan chip AI domestik seperti Huawei Ascend 910C, efisiensi H200 masih dinilai jauh lebih unggul.

Sumber Reuters menyebut perusahaan teknologi China telah memesan lebih dari dua juta unit H200, dengan harga sekitar US$27.000 per chip, jauh melebihi stok Nvidia yang hanya sekitar 700.000 unit.

Namun, masih menjadi perdebatan siapa yang paling diuntungkan jika ekspor H200 ke China benar-benar dibuka kembali.

Selain keuntungan besar bagi Nvidia, pemerintah AS juga akan memperoleh biaya 25% dari penjualan chip tersebut.

“China menilai AS sangat ingin menjual chip AI ke China, sehingga Beijing merasa memiliki daya tawar untuk menekan AS demi memperoleh konsesi,” ujar Chris McGuire, peneliti senior di Council on Foreign Relations.

TAG: