JAKARTA. Pemerintah terus mencari formula untuk mengatasi persoalan lamanya waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk memecahkan persoalan itu, peran Bea Cukai (BC) diusulkan lebih dioptimalkan sebagai koordinator di pelabuhan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini dalam tiga tahapan perizinan di pelabuhan seperti pre clearence, clearence dan post clearence prosesnya masih belum sederhana. "Terlalu banyak aturan perizinan terutama untuk impor lartas (larangan dan terbatas)," kata Bambang, Senin (3/8). Bambang bilang, dengan adanya perbaikan sistem tersebut, nantinya akan menghindarkan munculnya celah bagi pihak-pihak yang akan menyalah gunakan wewenang dibidang pengurusan izin ekspor-impor.
Bea Cukai diusulkan jadi koordinator pelabuhan
JAKARTA. Pemerintah terus mencari formula untuk mengatasi persoalan lamanya waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk memecahkan persoalan itu, peran Bea Cukai (BC) diusulkan lebih dioptimalkan sebagai koordinator di pelabuhan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini dalam tiga tahapan perizinan di pelabuhan seperti pre clearence, clearence dan post clearence prosesnya masih belum sederhana. "Terlalu banyak aturan perizinan terutama untuk impor lartas (larangan dan terbatas)," kata Bambang, Senin (3/8). Bambang bilang, dengan adanya perbaikan sistem tersebut, nantinya akan menghindarkan munculnya celah bagi pihak-pihak yang akan menyalah gunakan wewenang dibidang pengurusan izin ekspor-impor.
