JAKARTA. Pemerintah berpotensi merugi sekitar Rp 1,1 hingga Rp 1,2 triliun tahun ini dengan dibebaskannya bea masuk 57 komoditas pangan. Potential lost itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13 tahun 2011 mengenai pembebasan bea masuk 57 pos tarif bahan baku pangan, menggantikan PMK 241 tahun 2010."Kalo tidak ada perubahan dan tetap menggunakan PMK 241, maka Rp 1,1 triliun bisa ditambahkan ke kas negara," ujar Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai, Heri Kristiono, Jumat (28/1).Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, potensial lost tersebut kemungkinan dapat ditutupi dengan penambahan bea masuk di luar ke 57 pos itu. Bambang juga menyebut, penghapusan bea masuk ini akan berdampak positif yaitu peningkatan daya beli masyarakat. Jika bea masuk jadi 0 dan berdampak positif, maka kompensasinya daya beli masyarakat akan meningkat. "Dengan demikian akan ada penambahan bea masuk bukan dari ke 57 pos tarif ini, tapi dari yang lain," ungkap Bambang.Lanjut Bambang, PMK 13 ini jangan disikapi secara negatif, karena ekspektasi dari keluarnya pos tarif ini adalah untuk menekan harga dan menahan laju inflasi. Pembebasan bea masuk ini akan mengurangi beban petani dengan demikian inflasi bisa ditekan, maka akan ada kesejahteraan di masyarakat.Sebelumnya, pada 24 Januari 2011, Kementrian Keuangan menerbitkan PMK nomor 13 Tahun 2011 , menggantikan PMK 241 tahun 2010. PMK 13 ini akan dievaluasi dua bulan sekali.
Bea masuk 57 komoditas dibebaskan, pemerintah kehilangan Rp 1,2 triliun
JAKARTA. Pemerintah berpotensi merugi sekitar Rp 1,1 hingga Rp 1,2 triliun tahun ini dengan dibebaskannya bea masuk 57 komoditas pangan. Potential lost itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13 tahun 2011 mengenai pembebasan bea masuk 57 pos tarif bahan baku pangan, menggantikan PMK 241 tahun 2010."Kalo tidak ada perubahan dan tetap menggunakan PMK 241, maka Rp 1,1 triliun bisa ditambahkan ke kas negara," ujar Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai, Heri Kristiono, Jumat (28/1).Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, potensial lost tersebut kemungkinan dapat ditutupi dengan penambahan bea masuk di luar ke 57 pos itu. Bambang juga menyebut, penghapusan bea masuk ini akan berdampak positif yaitu peningkatan daya beli masyarakat. Jika bea masuk jadi 0 dan berdampak positif, maka kompensasinya daya beli masyarakat akan meningkat. "Dengan demikian akan ada penambahan bea masuk bukan dari ke 57 pos tarif ini, tapi dari yang lain," ungkap Bambang.Lanjut Bambang, PMK 13 ini jangan disikapi secara negatif, karena ekspektasi dari keluarnya pos tarif ini adalah untuk menekan harga dan menahan laju inflasi. Pembebasan bea masuk ini akan mengurangi beban petani dengan demikian inflasi bisa ditekan, maka akan ada kesejahteraan di masyarakat.Sebelumnya, pada 24 Januari 2011, Kementrian Keuangan menerbitkan PMK nomor 13 Tahun 2011 , menggantikan PMK 241 tahun 2010. PMK 13 ini akan dievaluasi dua bulan sekali.
