KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah membebaskan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5% menjadi 0% selama enam bulan dinilai tak efektif menangani persoalan gangguan pasok secara struktural yang dihadapi industri plastik dan pengguna plastik saat ini.

Sebagai informasi, pemerintah resmi memberikan stimulus pembebasan bea masuk impor LPG pada Selasa (28/4/2026). Selain LPG, pemerintah juga memberikan relaksasi bea masuk impor untuk sejumlah bahan baku plastik, seperti polipropilena (PP), HDPE (High-Density Polyethylene), dan LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene). Langkah ini disebut guna menekan lonjakan harga plastik dan terganggunya stok bahan baku petrokimia.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan, stimulus ini pada dasarnya merupakan shock penurunan tarif input antara, bukan stimulus yang mendorong permintaan secara menyeluruh.

Baca Juga: Di Tengah Ketidakpastian Global, Hypernet Bidik Peluang Transformasi Digital

Menurut Rizal, dampak stimulus ini bekerja melalui jalur biaya (cost channel) dengan penurunan harga impor LPG, lalu menekan biaya produksi sektor pengguna, terutama petrokimia dan plastik.

"Namun, karena besaran tarif yang dipangkas relatif kecil sekitar 5% dan sifatnya temporer, sementara tekanan global pada bahan baku bisa jauh lebih besar, maka efeknya positif tetapi terbatas," ujar dia kepada Kontan, Selasa (28/4/2026) malam.

Dengan begitu, Rizal mencermati kebijakan ini lebih berfungsi menahan kontraksi output industri plastik, bukan mendorong ekspansi signifikan pada level agregat.

Memang, penurunan tarif akan meningkatkan impor LPG karena harga relatifnya lebih murah. Industri domestik pun, lanjut Rizal, memperoleh input yang lebih kompetitif, sehingga mampu menjaga produksi dan meredam kenaikan harga di hilir.

Kendati, di sisi lain, ada sejumlah konsekuensi yang tidak bisa dimungkiri. Seperti penerimaan negara dari bea masuk turun, ketergantungan pada impor energi meningkat, dan tekanan terhadap neraca perdagangan berpotensi melebar. Apalagi, jika tak diiringi dengan peningkatan ekspor sektor manufaktur.

Baca Juga: Peningkatan Produktivitas Sawit Dikebut dengan Replanting dan Benih Unggul

Dus, Rizal melihat kebijakan ini dapat memperbaiki efisiensi di tingkat sektoral, tapi dibayar dengan risiko eksternal yang lebih tinggi.

"Dengan demikian, kebijakan ini tepat sebagai shock absorber (peredam tekanan) jangka pendek saja, tetapi tidak menyentuh akar persoalan struktural industri," tegasnya.

Rizal menambahkan, kebijakan ini memang membantu meredam cost-push inflation (inflasi dorongan biaya) dan menjaga daya saing biaya, tetapi sekaligus mempertegas ketergantungan pada input impor.

Tanpa penguatan industri hulu petrokimia, efisiensi logistik, dan substitusi bahan baku domestik, menurutnya, efek kebijakan hanya akan cepat habis dan harus diulang saat terjadi perubahan atau shock berikutnya.

"Industri kita belum benar-benar resilien dan masih bertahan lewat stimulus, bukan karena fondasi yang kuat. Kebijakan kita tidak cukup untuk mendorong transformasi industri ke arah yang lebih resilien dan berdaya saing tinggi," tandas Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News