JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menggunakan tarif ad valorem untuk bea materai surat-surat berharga termasuk saham. Tarif ad valorem ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang. “Kalau saham per lembar harganya Rp 100.000, kalau tarif bea materainya 1% dari itu berarti yang dipungut Rp 1.000,” terang Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kemenkeu, Irawan, di Jakarta, Kamis (5/3/2015). Menurut Irawan, ke depan DJP Kemenkeu berencana menggunakan tarif ad valorem untuk dokumen-dokumen diantaranya pengalihan properti, saham, dan surat-surat berharga lain. “Benchmarking ini sudah internasional. Singapura juga seperti itu, istilahnya stamp duty,” kata dia.
Bea materai saham akan berdasarkan persentase
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menggunakan tarif ad valorem untuk bea materai surat-surat berharga termasuk saham. Tarif ad valorem ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang. “Kalau saham per lembar harganya Rp 100.000, kalau tarif bea materainya 1% dari itu berarti yang dipungut Rp 1.000,” terang Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kemenkeu, Irawan, di Jakarta, Kamis (5/3/2015). Menurut Irawan, ke depan DJP Kemenkeu berencana menggunakan tarif ad valorem untuk dokumen-dokumen diantaranya pengalihan properti, saham, dan surat-surat berharga lain. “Benchmarking ini sudah internasional. Singapura juga seperti itu, istilahnya stamp duty,” kata dia.