JAKARTA. Bom waktu tampaknya benar-benar menunggu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pasca pelantikan tanggal 20 Oktober. Salah satunya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang meleset dari target. Pertama, asumsi makro yang meleset. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar hingga lifting minyak. Pelambatan ekonomi tampaknya jauh lebih lelet dari perkiraan sebesar 5,5%. Konsensus ekonom dan BI yakin, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini cuma 5,3%. Target nilai tukar rupiah sami mawon. Jika saat penyusunan APBN-P 2014, rupiah diperkirakan Rp 11.600 per dollar AS, nyatanya rata-rata rupiah sejak awal tahun hingga kemarin (7/10) di level Rp 11.760 per dollar AS.
Pun begitu dengan target harga lifting minyak sebanyak 818.000 per hari diperkirakan juga akan melesat. "Satu-satunya yang tercapai hanya inflasi," tandas Juniman, Ekonom BII. Kedua: gara-gara asumsi makro meleset, penerimaan anggaran kena tampar. Data outlook ekonomi Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebutkan, pendapatan negara gagal mencapai targetnya. Penerimaan perpajakan diprediksi hanya 94% dari target. Padahal, penerimaan perpajakan berkontribusi 76,20% atas total penerimaan yang mencapai Rp 1.635,38 triliun. Pelambatan ekonomi dibarengi dengan penerimaan yang turun berpotensi memperlebar defisit anggaran. Mengakui banyak target yang meleset, Wakil Menkeu Bambang Brojonegoro bilang, persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah SBY. "Ini tak akan membebani pemerintahan baru," ujar dia (7/10). Kemkeu memiliki jurus agar defisit anggaran sesuai target yakni 2,4%. Pemerintah akan menyunat belanja negara di kementerian. Persoalannya, ini bukan semata menjaga defisit anggaran. Tapi, banyak beban berat yang akan diwariskan ke pemerintah baru. Pelambatan ekonomi di tengah belum pulihnya ekonomi global membawa efek domino. Mulai dari ekspor yang gagal mencapai target, dunia usaha stagnan, pengganguran dan jumlah orang miskin bertambah.
Uraian | Target | Realisasi | Realisasi |
A. Pendapatan Negara | 1.635,38 | 820,9 | 50,20% |
I. Pendapatan Dalam Negeri | 1.633,05 | 819,8 | 50,20% |
Penerimaan Perpajakan | 1.246,11 | 613,5 | 49,20% |
Penerimaan Negara Bukan Pajak | 386,95 | 206,3 | 53,30% |
II. Penerimaan Hibah | 2,32 | 1,1 | 47,60% |
B. Belanja Negara | 1.876,87 | 886,9 | 47,30% |
I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.280,37 | 586,1 | 45,80% |
II. Transfer Ke Daerah | 596,5 | 300,8 | 50,40% |
C. Keseimbangan Primer | -106,04 | 12,8 | -12,10% |
D. Surplus Defisit Anggaran | -241,49 | -66 | 27,30% |
% Defisit terhadap PDB | -2,4 | -0,64 | 26,67% |
E. Pembiayaan | 241,49 | 166,5 | 68,90% |
I. Pembiayaan Dalam Negeri | 254,93 | 192,4 | 75,50% |
II. Pembiayaan Luar Negeri | -13,44 | -25,9 | 192,71% |