KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah yang terjadi saat ini dia memberikan sinyal akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. 

Bahlil memaparkan, Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar US$ 63 per barrel sementara harga minyak rata-rata pada periode Januari-Juli 2022 telah tembus US$ 105 per barel. Adapun jika harga minyak saat ini di US$ 100 per barel maka nilai subsidi BBM bisa mencapai Rp 500 triliun. 

“Tetapi kalau harga minyak per barel di level US$ 105 dengan asumsi kurs dolar APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota kita dari 23 juta kilo liter naik menjadi 29 juta KL maka terjadi penambahan subsidi. Hitung-hitungan kami belum final tetapi ini bisa di Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun atau sama dengan 25% total pendapatan APBN,” jelasnya saat ditemui di gedung Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (12/8). 

Baca Juga: BBM Subsidi Langka di Sejumlah SPBU? Ini Penjelasan Pertamina

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, sampai kapan APBN kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya beban yang ditanggung saat ini tidak sehat. 

“Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” ungkapnya. 

Saat ditanyakan mengenai kemungkinan harga Pertalite akan naik menjadi Rp 10.000 per liter dia menjawab bahwa hal tersebut sedang dalam perhitungan. Sedangkan untuk penambahan kuota subsidi Pertalite yang rencananya akan ditambah, Bahlil mengatakan diskusi terkait itu perlahan-lahan berjalan. 

“Revisi Perpres No 191 Tahun 2014, masih pembahasan. Kita ingin negara bagus, fiskal bagus dan rakyat harus diperhatikan. Apalagi rakyat menegah ke bawah,” ungkapnya. 

Bahlil menambahkan, selama ini subsidi BBM sebagian besar tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, saat ini pemerintah mengarahkan subsidi akan diberikan pada kendaraan-kendaraan untuk rakyat menengah ke bawah seperti motor di bawah 250 cc, angkutan umum, dan logistik untuk kepentingan rakyat. 

Baca Juga: Pasokan BBM Terlambat, Antrean di SPBU Mengular

Dia juga mendukung digitalisasi melalui My Pertamina agar subsidi dapat didistribusikan tepat sasaran. Menurutnya jika tidak ada My Pertamina, data terkait penerima subsidi tidak akan jelas.

“Mungkin Pertamina pasti punya instrumen, mereka kerja sama dengan pihak (polisi) lalu lintas mana mobil-mobil yang kelasnya di cc tertentu, misalnya 1.500 cc ke bawah saja lalu yang di atasnya jangan pakai subsidi,” tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .