KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan semakin berat seiring melebaranya kesenjangan antara harga jual eceran dan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, harga keekonomian Pertalite tercatat mencapai Rp 16.088 per liter, sementara harga jual di SPBU masih dipatok Rp 10.000 per liter.

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai tren kenaikan harga keekonomian ini menegaskan peran APBN yang semakin krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

"Kenaikan harga keekonomian BBM hari ini memperlihatkan satu hal penting APBN sedang bekerja sebagai peredam gejolak sosial, bukan sekadar instrumen fiskal biasa," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (8/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Badiul, tingginya harga keekonomian Pertalite mencerminkan tekanan dari berbagai faktor global, seperti harga minyak dunia, fluktuasi nilai tukar dolar AS, biaya impor, hingga ongkos distribusi dan margin di dalam negeri.

Baca Juga: Cadangan Devisa Turun, Ekonom Soroti Meningkatnya Biaya Stabilisasi Rupiah

Kondisi ini menunjukkan bahwa harga keekonomian bukan sekadar harga pasar sederhana, melainkan hasil akumulasi berbagai variabel ekonomi global dan domestik.

Situasi serupa juga terjadi pada BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang masih tertahan di level Rp 12.300 per liter. Meski secara formal tidak termasuk BBM subsidi, pemerintah disebut tetap melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas inflasi nasional.

"Pemerintah tetap menahan kenaikan harga Pertamax demi menjaga inflasi dan stabilitas politik. Akibatnya muncul apa yang sering disebut subsidi implisit atau penahanan margin badan usaha," jelasnya.

Selain itu, Badiul menambahkan bahwa Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) memperoleh kompensasi langsung dari APBN kepada PT Pertamina (Persero). Sementara pada Pertamax, selisih harga pasar cenderung ditanggung oleh badan usaha agar tidak terjadi lonjakan harga yang mengikuti pergerakan internasional.

Baca Juga: Beban Bunga Utang Mulai Gerus Ruang Belanja Produktif APBN

Dari perhitungan Fitra, subsidi pada Pertalite yang mencapai sekitar Rp 6.088 per liter, dengan asumsi konsumsi nasional 30 juta kiloliter per tahun, berpotensi menimbulkan beban kompensasi hingga Rp 180 triliun. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Fitra mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap energi impor membuat kondisi fiskal negara rentan terhadap gejolak eksternal.

"Negara terlihat menjaga harga di SPBU, tetapi diam-diam tekanan dipindahkan ke APBN, utang, dan penyempitan ruang belanja publik lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah," pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News