KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Posisi utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026 dinilai masih dalam ambang batas aman secara rasio terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Kendati demikian,, di tengah tingginya suku bunga global dan meningkatnya beban pembayaran bunga, pemerintah diingatkan agar mewaspadai tekanan fiskal yang mulai membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman menilai, rasio utang pemerintah yang berada di level 40,75% terhadap PDB masih di bawah ambang batas 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Utang Pemerintah Capai Rp 9.920 Triliun per Maret 2026, Rasio Setara 40,75% PDB

Meski demikian, fokus utama seharusnya tidak hanya pada besaran rasio utang, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola pembayaran bunga dan menjaga kesehatan fiskal jangka menengah.

"Yang perlu dilihat bukan hanya besarannya, melainkan tren kenaikan utang, beban bunga, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam membayarnya," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Jumat (8/5/2026).

Ia menilai tekanan terhadap fiskal mulai terlihat seiring meningkatnya pembayaran bunga utang yang berpotensi mengurangi ruang belanja produktif pemerintah. 

Kondisi tersebut terjadi di tengah tingginya suku bunga global dan penguatan dolar AS yang membuat biaya pembiayaan utang semakin mahal.

Rizal juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp 17.400 per dolar AS. Menurutnya, kondisi itu meningkatkan tekanan terhadap pengelolaan utang, terutama untuk utang berdenominasi valuta asing.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Pasar Surat Utang, Pemerintah Siapkan Bond Stabilization Fund

Selain itu, yield Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung meningkat dinilai memperbesar risiko refinancing atau pembiayaan ulang utang pemerintah ke depan. 

Ia mengatakan sejumlah lembaga pemeringkat internasional mulai mencermati rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara Indonesia yang mendekati level kewaspadaan.

"Jika penerimaan negara tidak tumbuh lebih cepat dibanding utang dan bunga, maka tekanan terhadap APBN akan semakin berat," katanya.

Rizal menegaskan pemerintah perlu memastikan tambahan utang digunakan untuk sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio.

Baca Juga: Kemenkeu Siap Stabilisasi Pasar SBN Jika Volatilitas Meningkat

Menurut dia, risiko fiskal jangka menengah akan meningkat apabila kenaikan utang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan penerimaan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News