KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga think tank di bawah Permata Bank, Permata Institute for Economic Research (PIER) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi kehilangan ruang untuk terus menjadi motor stimulus pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya tekanan global dan beban fiskal domestik.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman mengatakan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh belanja pemerintah atau fiscal driven growth, sementara kontribusi sektor swasta belum cukup kuat untuk menjadi mesin utama pertumbuhan.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat ketahanan fiskal Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama jika konflik geopolitik di Timur Tengah terus berlanjut dan mendorong harga minyak dunia tetap tinggi.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Ekonom Permata Bank Memperkirakan BI Rate Naik Jadi 5% demi Stabilkan Rupiah

"Karena ruang fiskal kita menjadi terbatas, flexibility-nya menjadi rendah, sehingga cara yang sama dengan melakukan belanja fiskal besar itu tidak bisa dilakukan terus-menerus," kata Faisal dalam Media Briefing, Selasa (12/5/2026).

Faisal menjelaskan pemerintah kini menghadapi dilema karena APBN harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjadi bantalan atau shock absorber terhadap gejolak global.

Di satu sisi, pemerintah tetap ingin mempertahankan kebijakan pro-growth untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun di sisi lain, ruang fiskal dinilai makin sempit akibat tekanan subsidi energi, pelemahan rupiah, dan harga minyak dunia yang berpotensi bertahan di atas US$ 100 per barel.

Ia juga menyoroti kinerja penerimaan negara yang dinilai belum cukup kuat dibandingkan dengan percepatan belanja pemerintah hingga Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga dinilai akan menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan subsidi energi apabila rupiah terus melemah dan harga minyak dunia tetap tinggi.

Baca Juga: DPR Akan Fokus Membahas 4 RUU Strategis pada Masa Sidang V 2025-2026, Cek Daftarnya

Faisal menilai jika tekanan tersebut terus berlangsung, maka ruang fiskal yang tersedia akan lebih banyak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi ketimbang menjadi instrumen ekspansi pertumbuhan.

"Pemerintah juga harus memaksa bahwa SAL yang tersedia saat ini harus digunakan untuk menjadi buffer. Tidak bisa lagi menjadikan alat untuk mendorong pertumbuhan," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News