KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merancang postur anggaran jumbo untuk sejumlah program prioritas di tahun 2026.

Beberapa alokasi anggaran ini mencakup program subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 381,3 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun, hingga subsidi non-energi seperti KUR dan pupuk sebesar Rp 108,8 triliun.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, meski program-program tersebut dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang terkait skala prioritas dan besarnya alokasi anggaran. Hal ini mengingat kondisi fiskal negara yang saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat berat.

Persaingan Pasar Ketat, Kinerja Keuangan BELI Masih Solid

Baca Juga: Kemenhut Bantah Kantor Digeledah, Sebut Kejagung Hanya Lakukan Pencocokkan Data

"Ideal sekali jika akselerasi implementasi MBG dan program mahal lainnya ditinjau ulang. Ini penting untuk memastikan sumber dana terbatas yang kita miliki dialokasikan secara tepat," ujarnya kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

Wijayanto mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada bias yang berlebihan terhadap program-program tertentu. Ia khawatir, ambisi besar pada satu program justru akan mengorbankan sektor-sektor fundamental lainnya yang tak kalah penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Wijayanto, di tengah kondisi ekonomi dan sosial saat ini, pemerintah seharusnya tetap menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama.

Selain itu, Wijayanto menyoroti adanya ancaman pemangkasan masif pada Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai peran ekonomi daerah sangat krusial, sehingga kebijakan pemotongan TKD perlu ditinjau ulang agar daerah tetap memiliki ruang gerak untuk membangun ekonominya secara mandiri.

"Jangan sampai bias yang berlebih pada program-program tertentu mengorbankan program-program lain yang juga penting atau bahkan lebih penting," tegas dia.

Wijayanto menyarankan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan strategi implementasi program-program prioritas tersebut mumpung pelaksanaannya belum berjalan terlalu jauh. Hal ini dinilai bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas program di lapangan.

Baca Juga: Kemenlu: 37 WNI di Venezuela Dipastikan Aman

Ia menyimpulkan, optimalisasi alokasi anggaran adalah kunci agar dana yang ada benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

"Pemerintah perlu melakukan review ulang konsep dan strategi implementasinya untuk meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan alokasi anggaran," tutur dia.

Selanjutnya: Setoran Pajak Hanya 1.917,6 Triliun di Sepanjang 2025, Masih Turun 0,7%

Menarik Dibaca: Memilih Hunian Nyaman, Ini Tips Praktis Sebelum Membeli Rumah dari Park Serpong

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News