KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk memperkuat pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Tambahan anggaran ini diberikan di tengah beban klaim JKN yang terus melampaui penerimaan iuran. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI Ockti Palupi Rahayuningtyas mengatakan, rasio klaim JKN mencapai 108,72% per April 2026. Artinya, biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan lebih besar dibandingkan iuran yang diterima. "Sehingga memang ada defisit di situ yang harus disiapkan oleh pemerintah. Supaya ini tetap sustain," ujarnya dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: BI Akui Kenaikan Suku Bunga Bisa Tekan Kredit, Ini Jurus BI Jaga Pertumbuhan Ekonomi Untuk menjaga keberlanjutan JKN, Kemenkes mendorong penguatan audit klinis di rumah sakit. Audit ini dilakukan dengan memeriksa kembali tindakan medis dan pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan medis. "Tujuannya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk efisiensi, kendali mutu dan biaya. Kemudian untuk integritas klaim, serta masukan kebijakan," ujarnya. Kemenkes mencatat, dari 644 rumah sakit yang masuk dalam jejaring pengampuan layanan prioritas, sebanyak 425 rumah sakit telah melaporkan pelaksanaan audit klinis per 9 November 2026. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, tambahan anggaran Rp 20 triliun tersebut membuat total dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan pada 2026 mencapai lebih dari Rp 60 triliun. "Tahun ini Presiden memberikan tambahan Rp 20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya, tahun ini lebih dari Rp 60 triliun dana APBN dikucurkan untuk BPJS Kesehatan," ujar Cak Imin dalam konferensi pers INAHAFF 2026, Rabu (18/11/2026). Meski demikian, tambahan anggaran Rp 20 triliun tersebut belum seluruhnya dicairkan. BPJS Kesehatan baru menerima pencairan tahap pertama sebesar Rp 10 triliun pada 14 Oktober 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dana tahap pertama telah digunakan seluruhnya untuk membayar klaim fasilitas kesehatan. Prihati bilang, belum cairnya dana tahap kedua bukan disebabkan kebutuhan untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Dia menjelaskan pencairan dana tahap kedua masih menunggu proses pelaporan dan pemeriksaan penggunaan dana tahap pertama. "Setelah ada pembahasan dari laporan kita, akan dilakukan realisasi untuk tahap kedua Rp 10 triliun berikutnya. Dan sekali lagi kita akan gunakan untuk melakukan pembayaran pada klaim-klaim pembiayaan kesehatan," ujar Prihati dalam konferensi pers INAHAFF 2026, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: BI Rate Naik Jadi 6% Demi Stabilitas Rupiah, Bagaimana Nasib Pertumbuhan Ekonomi?
Beban Klaim JKN Lampaui Iuran, Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk memperkuat pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Tambahan anggaran ini diberikan di tengah beban klaim JKN yang terus melampaui penerimaan iuran. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI Ockti Palupi Rahayuningtyas mengatakan, rasio klaim JKN mencapai 108,72% per April 2026. Artinya, biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan lebih besar dibandingkan iuran yang diterima. "Sehingga memang ada defisit di situ yang harus disiapkan oleh pemerintah. Supaya ini tetap sustain," ujarnya dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: BI Akui Kenaikan Suku Bunga Bisa Tekan Kredit, Ini Jurus BI Jaga Pertumbuhan Ekonomi Untuk menjaga keberlanjutan JKN, Kemenkes mendorong penguatan audit klinis di rumah sakit. Audit ini dilakukan dengan memeriksa kembali tindakan medis dan pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan medis. "Tujuannya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk efisiensi, kendali mutu dan biaya. Kemudian untuk integritas klaim, serta masukan kebijakan," ujarnya. Kemenkes mencatat, dari 644 rumah sakit yang masuk dalam jejaring pengampuan layanan prioritas, sebanyak 425 rumah sakit telah melaporkan pelaksanaan audit klinis per 9 November 2026. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, tambahan anggaran Rp 20 triliun tersebut membuat total dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan pada 2026 mencapai lebih dari Rp 60 triliun. "Tahun ini Presiden memberikan tambahan Rp 20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya, tahun ini lebih dari Rp 60 triliun dana APBN dikucurkan untuk BPJS Kesehatan," ujar Cak Imin dalam konferensi pers INAHAFF 2026, Rabu (18/11/2026). Meski demikian, tambahan anggaran Rp 20 triliun tersebut belum seluruhnya dicairkan. BPJS Kesehatan baru menerima pencairan tahap pertama sebesar Rp 10 triliun pada 14 Oktober 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dana tahap pertama telah digunakan seluruhnya untuk membayar klaim fasilitas kesehatan. Prihati bilang, belum cairnya dana tahap kedua bukan disebabkan kebutuhan untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Dia menjelaskan pencairan dana tahap kedua masih menunggu proses pelaporan dan pemeriksaan penggunaan dana tahap pertama. "Setelah ada pembahasan dari laporan kita, akan dilakukan realisasi untuk tahap kedua Rp 10 triliun berikutnya. Dan sekali lagi kita akan gunakan untuk melakukan pembayaran pada klaim-klaim pembiayaan kesehatan," ujar Prihati dalam konferensi pers INAHAFF 2026, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: BI Rate Naik Jadi 6% Demi Stabilitas Rupiah, Bagaimana Nasib Pertumbuhan Ekonomi?