KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Realisasi penarikan utang baru ini setara 53,6% dari target Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara memerinci, dari realisasi tersebut, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 310,4 triliun, tumbuh signifikan 69,62% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 183 triliun.

"Tentu, dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kami merealisasikan Rp 310,4 triliun. Tetapi, kami menerima incoming inflow di pasar SBN," ujarnya, Senin (23/9).

Sementara realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 37,2 triliun. Angka ini juga naik signifikan mencapai 136,94% dibanding periode sama 2023 yang hanya Rp 15,7 triliun.

Baca Juga: Dorong Minat Investor Asing, BI akan Luncurkan Central Counterparty Pekan Depan

Di sisi lain, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp 55,7 triliun hingga akhir Agustus 2024. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan non-utang tahun lalu yang sebesar Rp 37,6 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 291,9 triliun.

"Kami terus mengukur, supaya pembiayaan 2024 dilakukan secara prudent dan mempertimbangkan outlook defisit APBN serta likuiditas pemerintah," kata Suahasil.

Ekonom Bright Institute Awalil, Rizky, menyebutkan, pemerintah memang merencanakan pembiayaan utang neto pada 2024 berjalan sebesar Rp 533 triliun. Oleh karena itu, pembiayaan utang masih akan bertambah selama empat bulan terakhir 2024.

Sebenarnya, dia bilang, pokok utang yang harus dibayarkan pemerintah hampir mencapai Rp 800 triliun pada tahun ini. Sedangkan defisit anggaran diperkirakan pada kisaran Rp 600 triliun.

"Dengan demikian, kebutuhan berutang bisa mencapai Rp 1.400 triliun, bahkan lebih karena ada pengeluaran pembiayaan," sebut Awalil kepada KONTAN, Selasa (24/9).

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Pemerintah Soal Beban Utang yang Makin Meningkat

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, Indonesia sudah memasuki era jebakan utang, sehingga pemerintahan tidak bisa jalan tanpa ada tambahan utang. 

Apalagi, utang yang sifatnya terselubung (hidden debt) berupa utang BUMN non-perbankan, berbagai jaminan pemerintah, dan utang intergovernmental berupa defisit berbagai program seperti pensiun dan jaminan kesehatan.

Wijayanto memperkirakan, pada tahun ini, pemerintah akan menerbitkan utang mencapai Rp 1.000 triliun, dengan sekitar 60% di antaranya merupakan utang baru.

"Jadi, dalam bulan-bulan mendatang, pemerintah akan disibukkan dengan penerbitan berbagai surat utang. Kami berharap, tren bunga rendah terus terjadi sehingga cost of fund yang perlu ditanggung pemerintah tidak terlalu berat," ungkap Wijayanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli