KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah terus mempercepat upaya inklusi keuangan nasional demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah membebaskan pelaku UMKM dari jerat rentenir melalui penyaluran kredit dan pembiayaan yang lebih luas dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Jumat (10/10).

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Ia mengapresiasi kerja keras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah yang berhasil membentuk TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca Juga: Bahlil dan Purbaya Sepakati Percepatan Pembayaran Kompensasi Energi PLN dan Pertamina

"Nah peran TPAKD ini untuk memastikan bahwa dengan program tersebut UMKM-UMKM di daerah bisa mengakses keuangan dan tadi disampaikan untuk memotong para rentenir," kata Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, pemerintah melalui program Pembiayaan Melawan Rentenir (PMR) telah menyiapkan dana sebesar Rp 46,71 triliun yang menjangkau 1,8 juta debitur di seluruh Indonesia.

"Kami berharap capaian kredit pembiayaan melawan rentenir ini juga penting karena total pembiayaan sebesar Rp 46,71 triliun dari kredit PMR," katanya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan agar penyaluran kredit berjalan efektif serta sesuai prinsip kehati-hatian.

"Kepada perbankan saya berharap untuk terus mengedepankan kehatian dengan tata kelola baik, namun perbankan diharapkan juga bisa mengelontorkan kreditnya. Harapannya tentu double digit untuk UMKM," pungkas Airlangga.

Baca Juga: Simak Strategi Bank DBS Pacu Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News