KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4 hingga 25 Juli 2021.

Rencananya, pemerintah mulai membuka atau melonggarkan PPKM Darurat ini pada 26 Juli 2021 mendatang, dengan catatan terjadi penurunan kasus Covid-19, khususnya di wilayah level 4.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana pembukaan ini dilakukan karena pemerintah optimis dampak pelaksanaan PPKM Darurat bisa menurunkan kasus baru.

"Selama PPKM Darurat ini mobilitas masyarakat turun kami yakin ini akan disertai penurunan kasus seperti yang terjadi beberapa hari terakhir," ujar Luhut, Selasa (20/7).

Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan untuk melonggarkan PPKM darurat pada pekan depan.

- Bed Occupancy Rate

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut tren keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di wilayah Jawa dan Bali mulai menunjukkan penurunan.

Dia mencontohkan, DKI Jakarta tingkat BOR-nya yang sempat mencapai 91,40% pada 29 Juni 2021 atau beberapa hari sebelum PPKM Darurat, kini menurun menjadi 84,32% pada 20 Juli 2021 lalu.

"Ini memang tidak lepas dari upaya pemerintah untuk terus menambah kapasitas tempat tidur perawatan," ujar Nadia, Rabu (21/7). Di antaranya rumah sakti darurat di Asrama Haji Pondok Gede dan Rusun Pasar Rumput.

Namun, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, penambahan kapasitas perawatan merupakan penanganan di sektor hilir dan bukan solusi mengurangi beban rumah sakit. "Seharusnya ada upaya luar biasa di sektor hulu melalui testing dan tracing," ujar Dicky.

Bila dirinci lebih lanjut, tambahan kapasitas perawatan ini juga tak seimbang dengan jumlah kasus aktif Covid-19 yang membutuhkan ruang perawatan.

- Pemeriksaan

Pemeriksaan (testing) menjadi solusi lain yang diupayakan pemerintah. Luhut menyatakan, pemerintah menargetkan ada pemeriksaan sebanyak 400.000 orang per hari dari saat ini asu sekitar 250.000 orang per hari.

"Kami akan libatkan TNI/Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk testing ini dan bisa dilakukan di rumah," ujar Luhut.

Dicky menilai, seharusnya pemerintah meningkatkan pemeriksaan sebanyak 30% dari sekarang sebelum melakukan relaksasi seperti yang dijanjikan pemerintah.

- Vaksinasi

Selain BOR dan testing, salah satu upaya lain pemerintah adalah vaksinasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali meminta agar target vaksinasi 1 juta dosis per hari di bulan Juli 2021 bisa dicapai agar target lebih tinggi yakni 2 juta dosis per hari di Agustus 2021 juga bisa dicapai.

Namun, target vaksinasi 1 juta dosis per hari di bulan ini sering tak konsisten dan lebih banyak berada di bawah target tersebut. Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta, kebijakan yang diimplementasikan pemerintah sebisa mungkin konsisten agar menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Sarman bilang semua kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah harus sama, seperti pelaksanaan program vaksinasi.

Secara keseluruhan, Sarman menilai optimisme pemerintah untuk bisa melonggarkan kebijakan PPKM darurat dalam beberapa hari ke depan harus bisa dilaksanakan. Hanya saja Epidemiolog Dicky pesimis angka kasus bisa turun cepat dalam sepekan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar