KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah pada April 2022 nampak menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Pemerintah pada April 2022 sebesar US$ 190,5 miliar, atau turun dibandingkan US$ 169,2 miliar pada bulan sebelumnya. 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono juga menyebut, bila dibandingkan dengan posisi April 2021, ULN nampak terkontraksi 7,3% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya. 

“Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global,” tulis Erwin dalam keterangannya, Kamis (16/6). 

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Erwin menambahkan, komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto. Ini seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. 

Baca Juga: Rasio Utang Luar Negeri Terhadap PDB Menurun pada April 2022, Begini Penjelasan BI

Lebih lanjut, penarikan ULN yang dilakukan oleh Pemerintah di bulan April 2022 ini tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial atau setara 24,6% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa pendidikan sekitar 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sekitar 15,1%, sektor konstruksi 14,2%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,7% dari ULN Pemerintah. 

Ke depan, Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96% dari total ULN Pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News