KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, tidak ada spekulasi harga tanah terkait pembebasan lahan untuk Ibukota Baru. Pasalnya, lahan di ibukota baru itu merupakan lahan milik negara.

"Spekulan kan rugi sendiri nanti, kita hanya berlokasi di tempat yang sudah dikuasai negara jadi tidak akan melakukan pembelian lahan dari pihak ketiga," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Kamis (22/8).

Baca Juga: Pindah ibu kota dan sentralisme Jakarta

Lebih lanjut dia mengatakan, orientasi pembangunan infrastruktur pendukung ibukota baru menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Serta menerapkan konsep smart city yang berkelanjutan dan nyaman bagi masyarakat.

Baik untuk sanitasi air, pengolahan sampah, transportasi maupun untuk gedung-gedungnya yang harus didesain sesuai konsep sustanaibility.

Tidak hanya berorientasi pada aspek kebutuhan dasar, tetapi juga aspek sosial seperti penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas, sampai permasalahan untuk menurunkan kriminalitas.

Baca Juga: Ini alasan mengapa ibu kota baru masih dirahasiakan

"Smart city kita adalah smart for sustainability," ucap Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli