KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya harus turun tangan langsung mengatasi sengkarut pasokan batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam sepuluh hari terakhir kebelakangan demi menjaga keandalan energi nasional.

Bahlil membeberkan bahwa dia sampai merangkap jabatan sebagai Project Manager (PM) pengadaan batubara untuk BUMN setrum tersebut setelah melakukan rapat intensif bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, hingga pimpinan DPR RI demi membedah akar persoalan pasokan yang kembali berulang.

"Akhirnya aku pimpin rapat. Saya 10 hari terakhir jabatan saya, Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batubara, Project Manager, jadi ngurus batubara sekarang, sampai saya tahu cara bagaimana mengirimnya," ujarnya dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga: Kapal Gamsunoro Milik Pertamina Lewati Selat Hormuz, Sempat Tertahan Sejak Maret 2026

Bahlil menyebut total kebutuhan batubara PLN setahun mencapai 154 juta metrik ton, sementara komitmen DMO dari RKAB berkisar 180-190 juta metrik ton. Namun, kontrak riil PLN baru menyentuh 141 juta metrik ton per Juni sehingga menyisakan defisit pasokan sekitar 13 juta metrik ton.

"Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal tinggal 13 juta, masa batubara habis di bulan 6. Ini aku jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu. Ternyata kita cek ada medium batubara yang kalorinya di atas 5 ribu untuk campur (blending), inilah yang dibutuhkan. Nah kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya kan kamu, perusahaan," tegasnya.

Merespons hal tersebut, atas arahan Presiden, pemerintah langsung mengambil tindakan dengan menahan sejumlah kuota ekspor demi mengamankan pasokan pembangkit domestik.

"Sekarang kan sudah jalan normal ini, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan, guna mencegah kejadian serupa terus berulang setiap tahun, pemerintah ke depan bakal membentuk Tim Pengadaan Energi Primer yang melibatkan instansi pengawas seperti BPKP, Inspektur Jenderal, dan PLN. 

Baca Juga: Gandeng Mayapada, Darya-Varia (DVLA) Rilis Wound Care Center di Bandung

"Dan saya minta aparat penegak hukum awasi, supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News