KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut Kementerian Keuangan akan mulai berjalan pada semester pertama 2026. Rencana ini membawa perubahan signifikan bagi struktur pasar modal Tanah Air. Analis menilai demutualisasi berpotensi memperkuat governance bursa, meningkatkan efisiensi, sekaligus mengubah dinamika hubungan antara bursa dan pelaku pasar.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi mengatakan demutualisasi berpotensi membuat BEI menjadi lebih korporatif dan berorientasi profit. Transformasi ini umumnya mendorong peningkatan standar tata kelola, transparansi, serta penguatan teknologi bursa.

“Efeknya bisa meningkatkan likuiditas kalau governance, transparansi, dan teknologi makin kuat. Bursa yang lebih agresif menarik issuer serta investor institusi global biasanya lebih likuid,” ujar Wafi kepada Kontan, Selasa, (9/12/2025).

Keuangan Kuartal III 2025 Solid, Telkom Teruskan Akselerasi Bisnis

Dari sisi governance, menurut Wafi, struktur yang lebih independen dapat membuat manajemen bursa lebih fokus pada manajemen risiko dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya anggota bursa. Namun ia menekankan bahwa demutualisasi juga akan mengubah posisi anggota bursa. “Buat pelaku pasar, dinamika berubah karena posisi anggota bursa menjadi ‘client’ bursa, bukan pemilik. Ini bisa dorong efisiensi, tapi juga membuat persaingan broker makin ketat. Fee pressure serta tuntutan layanan dan teknologi akan meningkat,” jelasnya.

Baca Juga: IHSG Terkoreksi 0,61% ke 8.657, Top Losers LQ45: INKP, ADMR dan AKRA, Selasa (9/12)

Bagi investor, Wafi melihat sejumlah potensi positif. Pasar dinilai bisa menjadi lebih efisien, sementara produk-produk baru seperti derivatif, ETF (Exchange-Traded Fund), atau structured product berpeluang berkembang. Standar perlindungan investor dan keterbukaan informasi juga bisa meningkat jika tata kelola semakin kuat. “Kalau BEI makin bankable, ada peluang kolaborasi dengan global exchange,” katanya.

Namun ia mengingatkan kemungkinan munculnya penyesuaian biaya apabila orientasi profit bursa makin dominan. Kebijakan seperti listing fee, data fee, atau komponen biaya lain berpotensi berubah, meski hal itu sangat bergantung pada aturan dan pengawasan OJK. “Akses ritel ke pasar idealnya tetap sama, malah bisa makin mudah lewat digital dan edukasi yang lebih agresif,” tambahnya.

Wafi menekankan demutualisasi merupakan isu struktural jangka panjang sehingga investor tidak perlu bereaksi secara jangka pendek. Ia menyarankan investor tetap fokus pada fundamental emiten dan sektor unggulan menjelang 2026 sambil memperkuat manajemen risiko portofolio.

Investor juga perlu mengikuti perkembangan regulasi turunan yang berkaitan langsung dengan microstructure pasar, seperti ketentuan tick size, auto rejection, margin, short selling, serta aturan perdagangan lainnya. “Hal-hal seperti itu yang langsung berpengaruh ke pola trading dan volatilitas,” ujar Wafi.

Menurutnya, apabila demutualisasi berjalan mulus dan meningkatkan persepsi “investable” pasar Indonesia di mata dana global, sejumlah sektor berkapitalisasi besar seperti perbankan, telekomunikasi, consumer, dan infrastruktur berpotensi menikmati arus dana asing lebih kuat dalam jangka panjang.

Baca Juga: Permintaan Semen Diproyeksi Naik Tahun Depan, Ini Saham Pilihan Maybank

Selanjutnya: Link Download Dokumen Persyartaan PPPK BGN 2025 dan Syarat Daftarnya

Menarik Dibaca: Promo Guardian 9-10 Desember 2025, Tambah Rp 1.000 Dapat 2 Aveeno-Listerine

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News