KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna merealisasikan pembangunan merata, Indonesia membutuhkan 100 sampai 500 kawasan industri atau kawasan ekonomi baru. Maklum, Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau masih mengandalkan Pulau Jawa sebagai satu-satunya pusat ekonomi.

Setyono Djuandi Darmono, pendiri Jabebeka Group mengatakan untuk membangun kawasan ekonomi khusus, insentif dan peraturan harus bersifat otoritas dan berbeda dari daerah lainnya. "Investor tidak akan mau masuk kalau tidak ada sesuatu yang menarik," ujar Setyono di Jakarta, Rabu (14/3).

Dia mengatakan, Jababeka Cikarang saat awal merintis kawasan industrinya menyediakan layanan one stop service sehingga investor tak perlu lagi mengurus perizinan, pembangkit listrik, izin AMDAL, sampai infrasktruktur penunjang seperti sekolah. "Itu bukan kerjaan investor, mereka tinggal bawa uang untuk bangun pabrik," katanya.

Kemudahan ini membuat Jababeka mampu mendatangkan setidaknya 2.000 pabrik dan mampu menyerap lebih dari satu juta orang. Meski begitu, dia bilang satu kawasan harus berbeda peraturannya dengan kawasan lain menyesuaikan dengan kekuatan daerah masing-masing. Semakin jauh, harus semakin menarik.

"Contohnya Las Vegas, padang pasir bisa disulap jadi kota yang menghasilkan devisa luar biasa, karena regulasinya berbeda, apa yang tidak boleh dibangun di New York dan Washington di Las Vegas boleh," ujar Darmono.

Darmono menambahkan, meski pemerintah sudah menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun peraturannya masih belum mendukung. Peraturan KEK tak jauh berbeda dengan peraturan yang berlaku secara nasional. Hal ini membuat investor akan lebih tertarik dengan pulau Jawa karena ketersediaan infrastruktur.

Jika lokasi kawasan jauh dan belum tersedia infrastruktur, pemerintah juga bisa mendatangkan investor untuk membangun infrastruktur. "Karena investasi infrastruktur cukup besar sampai milyaran dolar, seharusnya yang membangun itu investor bukan pemerintah, bereskan pendidikan dan kesehatan dan mulailah dengan sektor pariwisata, investor akan datang," terang Darmono.

Dia bilang, pemerintah hanya perlu membangun infrastruktur yang bisa menghasilkan uang cepat untuk membayar utang. Setelah itu, infrastruktur terus dibangun untuk menunjang fasilitas kawasan ekonomi dan pertumbuhan penghuninya.

Setelah itu, pengembang kawasan juga harus terus melakukan sosialisasi dengan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Sebab, kawasan tak akan berjalan baik jika ketiga pihak tersebut tak harmonis. Jababeka Cikarang setidaknya perlu waktu sampai tujuh tahun untuk melakukan harmonisasi di awal tahap pembangunan kawasan.

"Sampai sekarang, Jababeka Cikarang sudah berdiri 29 tahun juga belum bisa dibilang mature, karena pembangunan daerah itu dimulai dengan menumbuhkan lapangan kerja, pembanguan perumahan untuk pekerja dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan tempat hiburan," katanya.

Asal tahu saja, Jababeka juga tengah membangun kawasan ekonomi di Morotai, Tanjung Lesung dan Kendal. Di Morotai dan Tanjung Lesung, Jababeka masih tahap pembangunan fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan dan hiburan. Di Morotai, rencananya akan menjadi kawasan pariwisata, pertanian dan pusat logistik dan di Tanjung Lesung akan fokus pada sektor pariwisata. Sementara di Kendal, Jababeka fokus pada sektor industri manufaktur. "Di Kendal sudah laku sekitar 80 hektar, mungkin ada sekitar 80 pabrik," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati