MOMSMONEY.ID - Pemilik akun Twitter Kurawa baru saja menampilkan data kasus dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

Katanya, dugaan korupsi ini hasil audit forensik dari Ernst & Young yang belum dibuka ke publik. 

Kurawa alias Rudi Valinka mengungkap kasus ini bermula dari seorang whistle blower yang memberi tahu ada penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 di gudang sewaan di wilayah Pulogadung.

Di gudang itu, terdapat sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. 

Baca Juga: Bayar Pakai Kartu Kredit Danamon, Promo Buy 1 Get 1 Di Shaburi & Kintan Setahun

Berdasarkan cuitannya di Twitter, Kurawa mengatakan, kondisi 1.000 ton beras tersebut sudah rusak, membusuk, dan tak layak konsumsi.

Padahal, beras tersebut seharusnya disalurkan kepada warga selama 2020-2021. Inilah yang menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta. 

Bansos DKI Jakarta 2020 merupakan program pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19, yang diambil dari APBD DKI Jakarta senilai Rp 3,65 triliun.

Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

Nilai kontrak terbesar dipegang oleh Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun untuk menyalurkan 10,1 juta paket dalam 11 tahap penyaluran. 

Sementara nilai kontrak PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp 370 miliar dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi senilai Rp 425 miliar.  

Nilainya cukup kecil bila dibanding kontrak yang didapatkan Perumda Pasar Jaya, nama yang terseret dalam kasus dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta ini. 

Nah, dari hasil risalah Ernst & Young pada 12 Mei 2022, ada beberapa temuan kesalahan administrasi dalam penyaluran bansos beras ini.

Hasilnya, lembaga audit internasional ini menemukan kehilangan yang tidak diketahui atau unknown shrinkage mencapai Rp 150 miliar.

Penyebabnya mulai dari surat penerimaan paket dari vendor yang sama namun memiliki format berbeda, surat jalan yang tidak jelas, hingga perbedaan nama vendor yang tercantum.

Selain itu, pemilik akun Kurawa juga menemukan nama-nama vendor yang ditunjuk Pasar Jaya. Sayangnya, nama-nama vendor tersebut justru bergerak di sektor-sektor yang tak berkaitan dengan pangan.

Misalnya PT Jawa Indoku bergerak di bidang telekomunikasi dan PT Tiga Duta Pertiwi di bidang konstruksi.

Baca Juga: 10 Maskapai Global Paling Tepat Waktu, Garuda Indonesia Nomor Berapa?

Kurawa juga mengungkap nama-nama yang mendapatkan jatah pengadaan beras. Menurutnya, nama-nama tersebut mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari partai politik pengusungnya, hingga swasta. 

Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani membantah beras tersebut adalah hasil penimbunan Bansos DKI Jakarta. Menurutnya, beras ini sisa stok usaha retail.

Kurawa pun menampilkan dokumen kunjungan Ernst & Young  pada 17 Februari 2022 bahwa beras di Gedung Jakgrosir yang berlokasi di Pasar Induk Kramat Jati merupakan sisa persediaan Bansos 2020. 

Demikian informasi mengenai pengungkapan kasus dugaan korupsi bansos DKI Jakarta 2020 senilai Rp 2,85 triliun yang diungkap oleh pemilik akun Twitter @Kurawa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Benedicta Alvinta