KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memacu pembangunan hunian bagi para penyitas bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merinci progres pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di tiga provinsi tersebut yang saat ini menunjukkan perkembangan bervariasi. Tito menjelaskan, di Provinsi Aceh, dari usulan 14.697 Huntara, sebanyak 6.676 unit atau 45% telah rampung dibangun. Sementara untuk Huntap, dari 9.246 unit usulan, saat ini baru 302 unit yang dalam proses pembangunan.
Baca Juga: KTT Dewan Perdamaian Digelar Besok, Prabowo Dipastikan Hadir Sementara itu, dalam paparannya Tito menyampaikan, progres paling signifikan terlihat di Sumatra Utara dan Sumatara Barat. "Sumatra Utara ada 993 usulan Huntara, yang sudah dibangun 893 Jadi 90%. Kemudian usulan huntap dari Pemda-Pemda, 3.462 yang sedang dibangun 297. Untuk Sumatra Barat, usulan huntara 728 yang sudah selesai dibangun 721 sehingga sudah selesai 99%. Ini yang membuat fungsi di tenda-tenda nol di Sumatra Barat," ujarnya dalam rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Secara total, usulan Huntara di ketiga provinsi mencapai 16.688 unit dengan tingkat penyelesaian sekitar 50%. Namun, Tito mengakui pembangunan Huntap masih membutuhkan perhatian ekstra karena dari usulan 16.039 unit, baru 1.254 unit yang sedang dibangun. "Ini yang perlu kerja keras Untuk membangun Untap, tapi tergantung data," tambahnya. Di samping itu, Tito mengungkapkan, bagi masyarakat terdampak yang memilih tidak tinggal di Huntara, pemerintah menyediakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 1,8 juta untuk jangka waktu tiga bulan. Dia memastikan, penyaluran dana ini sudah berjalan sangat efektif dengan tingkat serapan rata-rata di atas 90%. "Di Aceh sudah tersalurkan sebanyak 93,87%, di Sumatra Utara 99,40%, Sumatra Barat 97,17%, atau lebih kurang (total ketiga provinsi) 96,19%," terang mantan Kapolri tersebut.
Baca Juga: Tiba di AS, Prabowo Akan Bertemu dengan Pengusaha AS Bahas Kerja Sama Ekonomi Tito menegaskan bahwa seluruh proses transfer dana dilakukan secara akurat demi meminimalisir potensi penyelewengan. Ia pun menjamin akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut melalui verifikasi data yang ketat.
"Ini semua ditransfer by
name, by
address sesuai dengan data yang sudah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
