KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Status Rancangan Peraturan Presiden tentang pembelian tenaga listrik energi baru terbarukan (EBT) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini  masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, sebelumnya Rancangan Perpres EBT  ini telah melalui pembahasan lintas Kementerian/Lembaga dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

“Saat ini statusnya menunggu persetujuan Menteri Keuangan khususnya terkait dampak implementasi ketentuan harga dalam Rancangan Perpres terhadap keuangan negara berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030 yang baru saja diterbitkan,” kata Dadan kepada Kontan.co.id, Kamis (14/10).

Baca Juga: Perpres EBT Masih Tunggu Persetujuan Menteri Keuangan

Menurut penjelasan Dadan, Rancangan Perpres EBT ini mengatur sejumlah poin penting, termasuk di antaranya  metode pengadaan yaitu penunjukan langsung dan pemilihan langsung proyek pembangkit EBT serta pengaturan harga. Terdapat tiga jenis pengaturan harga yang diatur dalam rancangan ini, yaitu Feed in Tariff (FiT), Harga patokan tertinggi (HPT), dan harga kesepakatan. Harga kesepakatan tersebut memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM.

Dadan menjelaskan, ketentuan harga pembelian tenaga listrik ini akan dievaluasi setiap 3 tahun. “Dalam hal evaluasi mengakibatkan perubahan harga, ketentuan perubahan harga diatur dengan Peraturan Menteri,” kata Dadan.

Saat ini, pelaku usaha sektor EBT tengah menanti terbitnya Perpres pembelian tenaga listrik EBT ini. Ketua Asosiasi PLTMH Riza Husni mengatakan, kehadiran perpres ini bisa mendorong pelaksanaan lelang proyek PLTA yang menurut Riza tersendat. Pasalnya, Riza mencatat bahwa sejumlah proyek PLTA yang masuk dalam RUPTL dan dijadwalkan bisa beroperasi pada tahun 2025 mendatang belum juga memasuki tahapan lelang hingga saat ini.

Baca Juga: Catatan Dua Tahun Menteri ESDM, Sektor Migas Sampai EBT

“Di dalam Perpres yang akan terbit nanti, kalau sesuai dengan draftnya ada banyak pengaturan-pengaturan mengenai pelaksanaan penunjukannya (lelang),” terang Riza.

Selain itu, Riza percaya bahwa kehadiran Perpres EBT juga akan membuat iklim berusaha menjadi lebih pasti. Sebab peraturan ini mengatur soal harga jual beli listrik EBT antara independent power producer (IPP) dengan PLN. Harapan Riza, Perpres EBT ini nantinya juga bisa memuat ketentuan tarif minimum atau floor price jual beli listrik EBT dengan PLN agar 

“Dengan (ketentuan) tarif paling rendah (floor price) orang bisa berhitung, oke setidak-tidaknya saya akan dibayar sekian, atau dia berharap ya mungkin saya akan bisa negosiasi 10% atau 20% di atas tarif paling rendah karena misalnya PLN butuh di daerah situ,” ungkap Riza.

Baca Juga: Kalimantan Utara terus bersolek demi menarik investor

Editor: Wahyu T.Rahmawati