KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berharap dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mempertahankan opini WTP tersebut, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah.

Harapan tersebut muncul pasca pemerintah menyerahkan LKPP 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK. Sebagai informasi, LKPP pemerintah tahun 2016 dan 2017 telah mendapatkan opini WTP dari BPK .

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan agar LKPP 2018 kembali mendapatkan opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, BPK telah memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2016 dan 2017. Capaian tersebut menurut Sri Mulyani, bukan capaian yang mudah dan senantiasa harus tetap dijaga dan dipertahankan.

"Kami sangat menghargai kerja keras seluruh instansi pemerintah dan dukungan penuh BPK dalam rangka terus menerus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab negara,” ujar Sri Mulyani, Rabu (27/3).

Supaya LKPP 2018 berkualitas, Menkeu mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Pertama, menyusun LKPP tahun 2018 dengan sistem aplikasi LKPP terintegrasi G2 sehingga validasi data LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik.

Kedua, menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP secara berkala dan memonitor tingkat penyelesaian rekomendasi yang diberikan.

Ketiga, pemerintah juga membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian penyebab opini disclaimer terutama pada kementerian/lembaga (KL) serta penyebab pengecualian pada enam KL yang memperoleh opini wajar pengecualian.

Lebih lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap BPK terus memberikan dukungan lewat rekomendasi dan saran perbaikan pada pemerintah.

"Pemerintah berharap dukungan dari BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian pemerintah dapat mempertahankan opini WTP,” harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli