KONTAN.CO.ID - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11).

Jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi dan menyebabkan kekosongan jabatan, proses pemilihan wakil presiden pengganti akan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan ketentuan itu, MPR memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Presiden juga tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan tersebut karena keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Baca Juga: Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR? Intip Penjelasan Terkait Wapres Gibran

Aturan Pemilihan Wapres Pengganti dalam UUD 1945

Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu orang yang akan mengisi jabatan tersebut.

Aturan ini juga tercantum dalam dokumen UUD 1945 yang dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI.

Sementara itu, situs resmi MPR RI turut mencantumkan kewenangan lembaga tersebut untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala di Aceh

Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Baru

Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri hingga terjadi kekosongan jabatan, proses pengisian posisi wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Secara garis besar, mekanismenya sebagai berikut:

1. Terjadi kekosongan jabatan wakil presiden

Pengunduran diri harus ditindaklanjuti secara resmi hingga menyebabkan jabatan wakil presiden kosong. Pernyataan keinginan untuk mundur saja belum otomatis membuat posisi tersebut kosong.

2. Presiden mengajukan dua calon pengganti

Setelah terjadi kekosongan jabatan, Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut menjadi pilihan dalam sidang pemilihan.

3. MPR menggelar sidang pemilihan

MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

4. Wakil presiden terpilih melanjutkan sisa masa jabatan

Orang yang dipilih MPR akan mengisi jabatan wakil presiden hingga masa pemerintahan yang sedang berjalan berakhir. Pergantian tersebut tidak memulai kembali masa jabatan presiden dan wakil presiden dari awal.

Mekanisme dan batas waktu tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Baca Juga: CPNS DKI Jakarta 2026: Ada Formasi Polisi Hutan-Guru Garuda, Cek Gaji & Tunjangan TPP

Apa Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemakzulan Wapres?

Pengunduran diri dan pemakzulan atau impeachment merupakan dua mekanisme berbeda dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pengunduran diri terjadi ketika pejabat memutuskan untuk melepaskan jabatannya.

Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

Ketentuan mengenai pemakzulan tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A mengatur alasan pemberhentian, yaitu apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan:

1. Pengkhianatan terhadap negara.
2. Korupsi.
3. Penyuapan.
4. Tindak pidana berat lainnya.
5. Perbuatan tercela.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 7B mengatur proses pemberhentiannya. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pengunduran diri tidak sama dengan pemakzulan karena keduanya memiliki dasar dan tahapan hukum yang berbeda.

Baca Juga: BSU 2026 Apakah Sudah Cair? Cek Jadwal dan Syarat Penerima Rp900.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News