Begini tanggapan Kadin soal pipa gas Cisem yang mangkrak



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak agar proyek pipa gas transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) bisa segera diselesaikan. Sebab, proyek yang lelangnya dimenangkan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) sejak 2006 lalu itu masih mangkrak  hingga sekarang.

Rekind beralasan, proyek tersebut tidak menguntungkan secara keekonomian. Padahal, menurut Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Achmad Widjaja, pengerjaan pipa gas transmisi tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi keekonomian proyek, melainkan juga dari pentingnya infrastruktur gas yang semestinya sudah terhubung di Pulau Jawa.

Sulitnya pasokan gas akibat belum siapnya infrastruktur justru bakal berdampak buruk terhadap minat investasi dan operasional perusahaan yang membutuhkan gas. Apalagi, jika pemerintah serius untuk membangun dan mengembangkan kawasan industri di Kendal dan Batang, Jawa Tengah.


"Kalau cuman ikut keekonomian (proyek) nggak akan masuk-masuk. Harus digaris bawahi itu sebagai infrastruktur. Ekonomis atau nggak itu harus dijalankan karena ada fungsi infrastruktur gas yang terintegrasi," kata Achmad saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (29/9).

Baca Juga: PGN (PGAS) merealisasikan capex US$ 123 juta, ini rinciannya

Dia mencontohkan infrastruktur yang dibangun pemerintah berupa jalan tol untuk menghubungkan Jawa, serta proyek jalan tol di luar Jawa seperti Sumatera yang secara keekonomian sejatinya belum menguntungkan. "Ekonomis nggak ekonomis, bahkan dulu (Tol) Jagorawi tetap dibangun. Itu infrastruktur kan tanggung jawabnya pemerintah," sebut Achmad.

Oleh sebab itu, Achmad pun menyoroti peran pemerintah, yang seharusnya bisa turut campur untuk memastikan pembangunan pipa gas Cisem bisa berjalan. Apalagi proyek ini sudah mangkrak hingga 14 tahun sejak diumumkan pemenang lelang.

Dia juga mengatakan, seharusnya Rekind selaku BUMN dan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero), bisa lebih berkoordinasi dengan BUMN lainnya dan pemerintah untuk menunaikan proyek tersebut. 

Editor: Handoyo .