KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Mikro dan Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman, menjelaskan tugas dan fungsi (tupoksi) sebagai Dewan Komisioner baru. Agusman menyebutkan tupoksinya sebagai Kepala PVML antara lain mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pengawasan, perizinan, pengaturan hingga pemeriksaan khusus. Selain itu, kata dia, mengembangkan arah strategi kebijakan pelaksanaan quality assurance dan penyediaan sistem penyediaan informasi perizinan serta surveillance dan protokol manajemen krisis perusahaan baik konvensional maupun syariah.
“Ruang lingkup industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan ADK PVML meliputi perusahaan pembiayaan, pembiayaan infrastruktur, modal ventura, lembaga keuangan khusus (sui generis), usaha pembiayaan berbasis teknologi (fintech lending dan paylater), pegadaian, lembaga keuangan mikro dan jasa keuangan lainnya termasuk korporasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/8). Baca Juga: POJK Bursa Karbon Bakal Dirilis Pekan Depan Agusman mengungkapkan, sui generis yang berada di bawah pengawasan KE PVML terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM). “Saya berkomitmen untuk melaksanakan arah kebijakan penguatan aspek prudential dan mendorong pengembangan seluruh industri sektor PVML agar dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Agusman juga akan fokus untuk melaksanakan sejumlah tugas antara lain pada penguatan ketahanan dan daya saing sektor PVML melalui penguatan permodalan, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, perluasan sumber pendanaan, perluasan akses pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan literasi dan perlindungan konsumen. Kemudian pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem sektor PVML melalui sinergi dengan lembaga jasa keuangan, ekonomi prioritas, UMKM, sistem pemeringkatan kredit dan industri halal serta melakukan sosialisasi mekanisme penagihan dan eksekusi agunan. Selanjutnya akselerasi transformasi digital sektor PVML melalui peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi, pemetaan dan pentahapan proses digitalisasi industri, peningkatan kapasitas transformasi digital dan peningkatan kapasitas implementasi regulatory technology.
