KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah merancang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung dalam merespon kenaikan harga pakan jagung yang dikeluhkan peternak. 

Direktur Stabiliasasi dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan pihaknya tengah mendata ulang kebutuhan jagung dalam negeri yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan pakan. 

"Kemarin kita mulai mendata peternak kecil mandiri, by name, by address harapannya tau kebutuhan pakan jagung sampai akhir tahun berapa ton," jelas Maino pada Kontan.co.id, Selasa (19/9). 

Baca Juga: Stok Jagung Menipis Jadi Penyebab Harga Pakan Tinggi

Yang terang dari program SPHP jagung ini, peternak nantinya akan bisa mendapatkan jaminan jagung dengan harga yang lebih terjangkau.  selain itu Pemerintah, juga dapat melakukan pengendalian harga dengan akan lebih mudah. 

Maino mengakui, bahwa harga pakan jagung saat ini sudah mencapai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan yaitu Rp 5.000/kg. Sehingga hal ini berdampak pada kenaikan ongkos produksi di tingkat peternak. 

Untuk itu, pihaknya melakukan subsidi distribusi pakan jagung dari petani sampai ke peternak. 

Sampai dengan September ini, pihaknya menargetkan akan ada sekitar 1.100 ton jagung yang terdistribusi. Namun demikian ia mengakui sulit bagi pemerintah mencari stok jagung saat ini. 

"Har ini jagung sampai ke peternak rata-rata sudah 6.000/kg di atas HAP kita karena memang stoknya kurang," terang Maino. 

Baca Juga: DPR: Karut Marut Industri Perunggasan Karena Pemerintah Tak Punya Data Akurat

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Hidayaturrahman mengeluhkan tingginya harga pakan jagung yang sudah di atas HAP. 

Kenaikan ini merugikan peternak karena ongkos produksi yang semakin tinggi namun harga telur dan ayam di tingkat peternak terus anjlok. 

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengevaluasi harga jagung agar kembali kepada HAP yang sudah ditentukan yaitu Rp.5000/kg. 

"Mestinya disediakan jagung yang sifatnya bukan subsidi tapi ketersediaan sesuai dengan HAP. Kalau ongkos produksi naik namun harga dikunci, peternak ini menjadi korban yang di tengah," tutur Hidayatullah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .