KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2018 boleh jadi menjadi masa yang cukup menegangkan bagi industri keuangan. Bagaimana tidak, sekitar 117 pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak di bulan Juni 2018 yang akan datang. Hal ini kemudian akan membuat industri keuangan akan bergejolak sementara waktu dengan spending yang cukup besar untuk Pilkada

"Tahun depan ada 117 Pilkada di bulan Juni. Total cost termasuk cost pemerintah dan ditarik dari perbankan untuk pilkada sekitar Rp 20 triliun. Bayangkan bila satu tempat memiliki cost Rp 100 miliar, 100 tempat bisa Rp 10 triliun," kata Tito Sulistio, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Senin (13/11).

Ia mengungkapkan bahwa kemungkinan akan ada sekitar Rp 20 triliun yang ditarik. Hal ini dibarengi dengan pengeluaran pajak di bulan Maret 2017 yang akan datang. Sehingga kemungkinan akan ada sedikit lonjakan inflasi dengan ditariknya uang yang ada dari sistem perbankan.

Tapi, nasib pasar modal, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih akan menjadi pertanyaan. Tito mengatakan, meski belanja masyarakat akan kembali ke bank pada akhirnya, akan ada perputaran yang lebih besar terlebih dahulu.

Tito menambahkan, beberapa emiten yang akan initial public offering (IPO) di tahun 2018 seharusnya melakukan aksi korporasi di kuartal pertama 2017 sehingga bisa terserap dengan baik dan akan menyeimbangkan dana yang ditarik dari sistem perbankan. . Meski tak berbicara soal pengalaman sewaktu pilkada, faktanya sewaktu ada pembayaran pajak, pasar modal akan sedikit bergoyang sementara penyaluran kredit juga turun sedikit. "Mau bayar pajak tidak ada uang pasti jual saham terlebih dahulu," kata Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati